REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang pacul menjawab diplomatis ihwal beredarnya pakta integritas yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Salah satu poin dalam pakta tersebut adalah menggalang dukungan di Papua untuk capres Ganjar Pranowo.

"Lagi-lagi, itu surat resmi, apa nggak resmi? Satu, belum diklarifikasi. Barang yang belum diklarifikasi, belum sah, saya suruh komentar," ujar Ketua Komisi III DPR tersebut saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Bambang pacul enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan soal kepala daerah dipaksa memenangkan capres PDIP merujuk pakta integritas tersebut. Apalagi, dalam dokumen itu juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban.

Dia pun enggan berkomentar karena khawatir salah. "Nanti kalau saya ngomong, saya Ketua Komisi III loh hari ini, kalau ngomong sesuatu barang yang belum diklarifikasi, itu nanti namanya ngaco saya kalau salah," ujar Bambang.

Adapun Ganjar Pranowo sudah menanggapi isu adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh Yan Piet, yang kini menjadi tersangka di KPK. Salah satu poin dalam pakta tersebut adalah Yan yang ditugaskan untuk memperoleh suara lebih dari 60 persen untuk Ganjar di Kabupaten Sorong pada Pilpres 2024.

Ganjar menegaskan tak tahu-menahu dengan adanya pakta integritas yang diteken kepala daerah dan pejabat BIN. "Belum tahu saya, malah nggak tahu. Kalau nggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," ujar Ganjar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam WIB.

Ganjar mengaku tak mungkin pihaknya mengerahkan penjabat kepala daerah untuk mendukungnya meraih suara pada Pilpres 2024. Dia merasa, PDIP tidak punya kekuatan untuk mengerahkan aparat dan birokrat. "Nggak lah. Mana kekuatan kami?" ujar Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika