REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengaku, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah. Tito pun menyiapkan mekanisme reward and punisment untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.
Langkah itu dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang. Tito menjelaskan, evaluasi kinerja pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real time.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
"Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar," kata Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemda di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (26/10).
Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman itu akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.
Tito menegaskan, daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapat penghargaan berupa insentif. Sebaliknya, Pemda yang memiliki kinerja buruk akan mendapat peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.
"Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan," jelas Tito.
Melalui sistem penilaian, Tito berharap, muncul kompetisi positif antardaerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Demi memperkuat pengawasan, ia juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah.
Tim itu dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar: Jawa dan Sumatra diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Kalimantan dan Sulawesi diawasi Wamendagri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi Wamendagr Ribka Haluk. Dia mengaku, kehadiran tiga wamen sangat membantunya.
"Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan," ujar Tito.
Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan unggulan pemerintah pusat. Di antaranya, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, serta Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menurut Tito, program itu sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo.
Hal itu menekankan peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil. "Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil," ucap Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika