REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, membuat Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) sebagai Kampus Digital Kreatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Pembentukan Satgas ini, dibarengi dalam kegiatan Uji Publik Satgas PPKS, yang digelar di Gedung Rektorat Universitas BSI, jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/10/2023).
Hadir memberikan sambutan, Suharyanto selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik Universitas BSI mengatakan, satgas PPKS ini dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan pencegahan, penanganan serta merespon kasus hingga memberikan perlindungan korban kekerasan seksual.
“Sesuai dengan mandat yang diberikan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki satgas PPKS, sehingga Universitas BSI juga turut membentuk satgas PPKS. Kami berharap nantinya satgas PPKS ini terdiri dari orang-orang terpilih yang memang melalui proses seleksi,” ujar Suharyanto.
Setelah terbentuknya satgas PPKS, lanjutnya, mereka akan dibekali ilmu berkaitan dengan PPKS dengan mengundang beberapa narasumber yang memang fokus untuk menangani PPKS.
“Universitas BSI memang memiliki beberapa kampus yang ada di beberapa wilayah, jadi kami juga ingin di setiap wilayah ada satgas PPKS yang akan menjadi perwakilan,” imbuhnya.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber Yosephine Dian Indraswari yang merupakan Direktur Yayasan Pulih dan Konsultan Kemendikbudristek terkait PPKS, mengatakan bahwa perguruan tinggi harus segera membentuk panitia seleksi (pansel) dan satgas kampus.
“Satgas kampus harus terdiri dari dosen atau tenaga pendidik dan 50 persen berasal dari mahasiwa dengan 2/3 nya adalah wanita. Syarat untuk bisa menjadi satgas adalah pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah mengikuti seminar tentang kekerasan seksual, gender atau disabilitas, pernah mengikuti organisasi di luar kampus yang berfokus pada PKKS, hingga tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual,” kata Dian, sapaan akrabnya.
Kegiatan Uji Publik Satgas PPKS ini juga diikuti oleh beberapa dosen yang mengajukan untuk menjadi calon panitia seleksi (capansel) satgas PPKS, diantaranya Irwin Ananta Vidada, Slamet Heri Winarno dan Sandra Jamu Kuryanti. Selain itu, ada pula Dina Safira yang berasal dari mahasiswa untuk mengikuti capansel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika