REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO, – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyoroti tiga tema utama yang dibahas dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) IV di Labuan Bajo, Jumat malam. Tema tersebut dinilai sangat strategis dan berorientasi ke masa depan.
Konferensi yang berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, ini mengangkat tiga tema penting: konstitusionalisme digital, penataan pemilu, dan pengelolaan investasi negara (sovereign wealth fund).
Mengenai tema konstitusionalisme digital, Johni Asadoma menekankan pentingnya ruang digital dalam kehidupan warga negara saat ini. Digitalisasi menawarkan peluang besar untuk transparansi dan partisipasi publik, namun juga menimbulkan ancaman seperti penyalahgunaan data pribadi, disinformasi, dan serangan siber.
Dalam tema penataan pemilu, Johni menilai bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi, namun masih memerlukan perbaikan dalam sistem proporsional, biaya politik, serta efektivitas pengawasan, terutama di daerah seperti NTT yang menghadapi tantangan geografis dan logistik.
Sementara itu, mengenai sovereign wealth fund, Johni menjelaskan bahwa mekanisme ini merupakan instrumen strategis untuk investasi nasional, membuka peluang besar bagi pendanaan infrastruktur di NTT. Namun, aspek konstitusionalitas, tata kelola, dan transparansi harus tetap diperhatikan.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menambahkan bahwa ketiga tema tersebut mencerminkan dimensi utama tata kelola negara yang mencakup teknologi, demokrasi, dan ekonomi. Ia berharap konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi komprehensif bagi penguatan ketiga aspek tersebut di Indonesia.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika