Sabtu 16 Sep 2023 14:19 WIB

Punya Informasi Intelijen, Jokowi Tahu Semua Keinginan Parpol

Presiden Jokowi mengaku dapat pasokan informasi intelijen tentang data terbaru parpol

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Joko Widodo didampingi lima ketum parpol di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Presiden Joko Widodo didampingi lima ketum parpol di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya memiliki informasi komplet dari berbagai sumber mengenai kondisi partai-partai politik (parpol), termasuk keinginan dari parpol tersebut. Hal itu merespons manuver parpol menyambut Pemilu 2024.

“Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023).

Baca Juga

Presiden mengatakan, ia memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga survei terkait partai politik. "Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada," kata Jokowi.

Informasi tersebut hanya dimiliki Presiden Jokowi karena diberikan intelijen secara langsung. "Dan itu hanya miliknya Presiden. Dia (informasi) itu langsung," ujar Jokowi.

 

Dalam acara itu, Jokowi menjelaskan kepemimpinan ke depan sangat penting dan menentukan apakah Indonesia akan mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berkutat sebagai negara berkembang.

Karena itu, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan Presiden-Wakil Presiden selanjutnya yakni Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034 akan sangat menentukan posisi bangsa Indonesia.

"Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita," kata Jokowi.

Saat ini, Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi negara maju dari negara berkembang karena memiliki bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mencontohkan salah satu kebijakan hilirisasi yakni penghentian ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah yang telah memberikan penerimaan negara secara signifikan.

"Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan," kata Jokowi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement