REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Seminar 'Kedaulatan Pendidikan Nasional' yang digagas Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara di Novotel, Manado, pada akhir pekan lalu, berubah menjadi ajang curhat terkait kebijakan pendidikan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy. Hal itu tidak hanya datang dari tokoh Manado, namun juga dari masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
Anggota DPRD Sulawesi Utara Fabian Kaloh mengatakan, selain pendanaan dan fasilitas, problem pendidikan di Sulawesi Utara adalah kualitas dan kuantitas guru. ”Kami di Sulawesi Utara ini membutuhkan tambahan guru, kami kekurangan,” katanya, mengutip keterangan tertulis, Selasa (22/8/2023).
Pemintaan penambahan guru mendapatkan respons sangat antuasias dari peserta yang hadir. Dalam seminar itu, selain dari perwakilan lintas agama dan lintas etnis, hadir pula para guru, mahasiswa, dan siswa dari berbagai lembaga pendidikan di Manado.
”Yang banyak hanya tenaga harian lepas. Kebetulan honor mereka kecil sekali. Ada guru kita yang gajinya hanya Rp 250 ribu,” lanjut Fabian.
Anggota DPD Sulawesi Utara Djafar Alkatiri, juga menyoroti tentang infrastruktur dan fasilitas sekolah. ”Tentu saja kualitas guru sangat kami butuhkan. Selain itu penataan agar merata, tidak terpusat di sekolah-sekolah tertentu saja,” katanya.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, zonasi menjadi penting untuk dijalankan sebagai mana mestinya. Sebab, itu akan membuat pemerataan kualitas terjaga.
”Alasan penting dari zonasi adalah menghindarkan perpindahan otak besar-besaran dari satu kota ke kota lain. Anak-anak yang pintar dan berkualitas kalau semuanya pindah ke daerah lain, bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan,” katanya.
”Problemnya lagi, apabila tidak ada rotasi guru. Semua guru yang bagus dikumpulkan di sekolah bagus, akhirnya ada sekolah bagus ada sekolah biasa saja,” tambah Muhadjir.
Muhadjir juga berpesan agar pemerintah di daerah ikut untuk menjaga sekolah swasta agar eksis.
”Penting bagi pemerintah daerah juga untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kenapa? Kalau ada sekolah swasta yang tidak mutu, itu yang jadi beban bukan pemilik sekolah, bukan yayasan juga, melainkan siswa yang sekolah di situ. Nantinya juga kalau lulusannya tidak bagus, yang menanggung beban adalah pemerintah,” jelas Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
