REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menanggapi banyaknya baliho yang menunjukkan foto seorang bakal calon presiden (capres) bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, hal tersebut tidaklah etis.
"Kalau pasangan lain umpamanya, ada yang masang (baliho foto bersama Jokowi), (menurut) saya tidak etis, janganlah. Ayolah kita bertarung pada tingkat substansial," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menurutnya, berbeda jika foto Jokowi disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sebab, keduanya notabenenya adalah kader PDIP dan Jokowi hadir langsung dalam pendeklarasian Gubernur Jawa Tengah itu pada 21 April yang lalu.
Pidato Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR juga menegaskan bahwa dirinya adalah presiden, bukan ketua umum partai politik. Pernyataan tersebut menegaskan, mantan wali kota Solo itu netral jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Itu (pidato) kan menunjukkan Bapak Presiden 'Eh sebenarnya saya Presiden Republik Indonesia, jangan ditarik ke kanan dan ke kiri', kira-kira seperti itu. Justru kita lah yang berdosa, kita lah kalau kemudian memaksakan diri untuk menarik-narik presiden, berarti kita sendiri yang melanggar konstitusi," ujar Said.
Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, menyindir soal fotonya yang dipampang di berbagai daerah. Namun, foto dirinya itu kerap diedit bersebelahan dengan sosok bakal calon presiden (capres).
"Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada," ujar Jokowi.
Bukan hanya di jalan-jalan raya, Jokowi melihat foto dirinya disandingkan dengan sosok bakal capres sampai ke pelosok desa. Kendati demikian, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga, tapi, bukan foto saya sendirian, ada yang disebelahnya bareng capres. Ya ndak apa, boleh-boleh saja," ujar Jokowi.