Rabu 09 Aug 2023 19:34 WIB

Gubernur Sumbar Janji Beri Solusi PSN Pasaman Barar Tanpa Rugikan Masyarakat

Warga Air Bangis dipulangkan paksa setelah demo berhari-hari.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Agus raharjo
Gubernur Sumbar Mahyeldi menghadiri rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak tahun 2022, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Aula DKP Sumbar, Senin (14/11/2022).
Foto: Pemprov Sumbar
Gubernur Sumbar Mahyeldi menghadiri rapat koordinasi operasional pengawasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak tahun 2022, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Aula DKP Sumbar, Senin (14/11/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, memastikan seluruh warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang terlibat dalam  keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pasaman Barat dapat hidup dalam situasi aman dan kondusif. Mahyeldi menjanjikan untuk mencarikan solusi tanpa merugikan masyarakat.

"Kami berusaha mencari titik terang atas masalah penolakan PSN dari sebagian masyarakat," kata Mahyeldi, melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (9/8/2023).

Baca Juga

Gubernur juga memastikan akan mengkaji sebaik mungkin tentang poin-poin tuntutan warga yang demonstrasi. Sehingga hak masyarakat tidak terganggu dan aturan tetap harus dipatuhi.

"Kami mendengar isu ancaman sebagainya yang berkembang di tengah masyarakat. Kami sudah ada datanya, mana yang masuk ranah hukum akan diproses,"  ujar Mahyeldi.

Dalam hal itu, Pemerintah Provinsi Sumbar akan segera membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik penolakan PSN refinery atau kilang minyak di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas itu. Tim terpadu ini akan melibatkan semua instansi agar tidak ada yang dirugikan.

Diketahui warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melakukan aksi demonstrasi berhari-hari pekan lalu di depan Kantor Gubernur Sumbar. Mereka meminta Gubernur Sumbar mencabut usulan tentang proyek strategis nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi.

Lalu mereka juga meminta Gubernur membebaskan lahan masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi. Ketiga bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR Sekunder. Keempat bebaskan masyarakat menjual hasil sawitnya kemanapun.

Selama melaksanakan aksi demo di Padang, ribuan warga Air Bangis ini menginap di Masjid Raya Sumbar. Pada Sabtu (5/8/2023) kemarin aparat Brimob Polda Sumbar memulangkan secara paksa warga Air Bangis tersebut dimana proses pemulangan sempat ricuh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement