REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi 183 lokasi titik pendistribusian pangan murah bersubsidi yang tersebar di Jakarta. Pasalnya, ada ketidaklancaran dalam ketersediaan pangan murah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S Andyka, mengatakan bahwa dibutuhkan evaluasi lantaran pihaknya mendapatkan banyak aduan dari warga penerima manfaat mengenai sulitnya mendapat pangan yang telah disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta. Aduan itu, menurut dia, berasal dari warga Rusun Marunda Jakarta Utara yang sudah dua bulan tidak bisa membeli pangan murah karena stok tidak tersedia.
“Mereka mau menukarkan atau mengambil subsidi pangan murah ini tapi barangnya tidak ada, bagaimana caranya kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi?” kata Andyka.
Andyka kesal dengan kondisi itu karena program tersebut sejatinya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat menengah ke bawah serta menurunkan angka stunting di Jakarta. Sementara pangannya saja tidak tersedia.
Politisi Partai Gerindra tersebut menyayangkan pangan murah tidak bisa dinikmati oleh warga penerima manfaat akibat stok yang tidak mencukupi. Diketahui melalui program itu, harga daging ayam, daging sapi, telur ayam, beras, ikan kembung, dan susu bisa ditebus seharga Rp 126 ribu, sementara harga normalnya adalah Rp412 ribuan.
Dengan adanya aduan tersebut, Andyka khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting menjadi tidak tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Lalu untuk apa uangnya? Untuk hal-hal yang tidak substantif, tidak berhubungan dengan ketahanan gizi mereka. Dan ini sudah banyak kejadian penerima manfaat KJP uangnya dipakai untuk kredit HP karena mau belanja barangnya tidak ada,” ujar dia.
Andyka meminta agar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta bersama dengan BUMD terkait yakni Food Station, Pasar Jaya, serta Dharma Jaya untuk segera mengatasi masalah krusial tersebut.
“Jangan rapor merah terus BP BUMD. Kalau ada regulasi yang dikeluarkan tentang ketidaksediaan menyediaan barang, saya anggap Heru (Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Red) tidak ada,” katanya menegaskan.
Adapun 183 titik pendistribusian pangan murah bersubsidi terdiri atas 89 titik di Perumda Pasar Jaya, lima titik di Perumda Dharma Jaya, satu titik di PT Food Station Tjipinang Jaya, dan 88 titik di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Sementara 916.936 penerima manfaat pangan bersubsidi terdiri dari 664.936 penerima KJP Plus, 16.845 guru honorer, 92.475 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), 12.893 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), 6.777 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), 47.195 penerima Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), 17.834 penghuni rusun, 15.215 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta 42.766 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika