REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan pihaknya akan melakukan strategi baru untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu.
"Meski setiap tahunnya kita telah berhasil menurunkan angka karhutla di Kalbar, namun kita akan terus membuat strategi baru untuk pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai ke desa-desa," kata Sekda Kalbar Harisson di Pontianak, Minggu (18/6).
Untuk mengurangi kasus karhutla di Kalbar, pihaknya menginginkan tiga pilar, (kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas) memiliki peranan untuk melakukan pengawasan di desa-desa sampai seluruh instansi atau pihak-pihak terkait dalam penanggulangan karhutla agar bisa diminimalisir.
Selama tiga tahun terakhir jumlah karhutla di Kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan. tahun 2019 sebanyak 11.804 titik panas atau hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022. Adapun luas karhutla di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektare dari sebelumnya mencapai 151.819 hektare.
Berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2022 ada lima kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektare, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektare, Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektare, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektare dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektare.
"Sebagaimana arahan yang disampaikan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu, meskipun sebelumnya sudah dapat terkendali, kita jangan sampai terlena. Kita harus selalu siap dan sigap. Kita juga memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla ini. Hal ini karena curah hujan di wilayah Kalbar pada bulan Juli hingga bulan September 2023 cukup rendah," tuturnya.
Di tempat yang sama, Kapolda Kalbar Irjen. Pol. Pipit Rismanto mengatakan, Polda Kalbar juga akan mengintensifkan kerja sama dengan semua pihak dalam pencegahan karhutla di provinsi itu.
"Penegakan hukum terpadu di Polda Kalbar dilakukan penyidik kepolisian sampai ke Kejaksaan dan Instansi lingkungan hidup dan kehutanan sudah menyatu," katanya.
Pipit menambahkan Provinsi Kalimantan Barat merupakan peringkat satu dalam penegakan hukum, Kemudian untuk operasi tahap kedua ini pihaknya akan menyampaikan prinsip ultimum remedium karena harus mengutamakan pencegahan dan apabila upaya-upaya ini tidak dipatuhi maka akan diambil tindakan tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
