REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA--Polda Papua menyebutkan kini pemerintah sedang melalukan mediasi kasus pertikaian antarkelompok warga di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Mediasi ini guna mencapai titik temu dan meredam konflik sosial di daerah itu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes PolIgnatius Benny Ady Prabowo mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah guna meredam terjadinya kasus pertikaian antarwarga tersebut.
"Berbagai informasi yang beredar saat ini terkait terjadi konflik antarwarga di Kabupaten Nabire, sedang ditangani secara serius oleh pihak kepolisian bersama pemerintah daerah serta instansi terkait," katanya, di Jayapura, Kamis (8/6/2023).
Menurut Ignatius, mediasi ini bertujuan mencapai titik temu antara kedua kelompok yang bertikai. Sehingga dapat menghindari korban jiwa dan kerugian materi yang lebih lanjut bagi warga.
"Kami meminta warga, khususnya di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten di sekitar wilayah itu agar menahan diri di tempat masing-masing ataupun tidak melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain," ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah setempat dibantu aparat keamanan telah melakukan langkah cepat agar konflik tidak berkepanjangan. Yakni, dengan mengedepankan norma-norma adat dan agama.
"Kepada masyarakat di luar Provinsi Papua Tengah, diharapkan tetap tenang dan tidak memposting video kebakaran yang dapat memicu kemarahan warga, mengingat potensi dampak negatif dari konten video tersebut," katanya lagi.
Sebelumnya telah terjadi pertikaian antarsuku Mee dengan Suku Dani yang dipicu masalah pencabutan plang tapal batas. Plang sebelumnya tertancap di lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Peristiwa pertikaian ini terjadi pada Senin (05/06) sekitar pukul 12.00 WIT.
Ssehingga mengakibatkan dua orang Suku Mee meninggal dunia, mengalami luka panah dan bacokan senjata tajam. Hingga saat ini juga masih dilakukan pendataan terkait kerugian dan rumah oleh pihak kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
