REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres), Anies Rasyid Baswedan ditanyakan terkait dirinya yang terancam atau tidaknya dengan wacana pembentukan koalisi besar. Koalisi tersebut diketahui akan berisikan partai politik yang saat ini berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kan selalu begini, sesudah selesai prosesnya baru diumumkan. Jadi biarkan itu berproses dulu," jawab Anies apakah terancam dengan wacana koalisi besar, Jumat (5/5/2023).
Ia juga menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kekuasaan yang hilang atau berpindah tangan. Menurutnya kekuasaan akan tetap ada, sebab kekuasaan sesungguhnya ada di tangan rakyat.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban ketika ditanya, apakah dirinya akan melanjutkan pembangunan pemerintahan Jokowi saat ini, jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Ia memberikan jawaban, pembangunan tidak hanya sebatas meneruskan atau mengubah, melainkan perlu kedua unsur tersebut.
"Sudah saya sampaikan sejak awal, sejak awal bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity tidak mungkin hanya saja continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja," ujar Anies.
Kekuasaan yang tetap ada di tangan rakyat. Sebab, jika berbicara mengenai pilpres dan kontestasi pergantian kepemimpinan tidak sedang berbicara tentang hilang atau berpindahnya kekuasaan.
"Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat, yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ia juga menghormati komunikasi politik yang dilakukan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satunya adalah pembahasan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi biarkan tim kecil ini membahas mengenai kriteria, membahas tentang nama-nama. Alhamdulillah mereka sudah sampai kepada kerucut berwujud lima, biarkan proses ini jalan terus," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika