REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Satgas Damai Cartenz membantah adanya kontak senjata susulan antara Satuan Brimob yang menewaskan enam anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan, Ahad (16/4/2023).
Humas Operasi Damai Cartenz menegaskan, pemberitaan di sejumlah media nasional dan lokal di Papua yang menyebutkan adanya penerjunan satuan elite kepolisian untuk misi penyelamatan dan evakuasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur di Pos Militer Mugi-Mam, Nduga, sebagai informasi yang tak benar.
“Itu (kontak senjata Brimob Vs KKB) berita hoaks. Tidak ada peristiwa itu,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar (Kombes) Donny Charles melalui pesan singkat kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Kombes Donny mengatakan sampai saat ini, Senin (17/4/2023) belum ada informasi yang diterima Satgas Damai Cartenz tentang kontak senjata susulan yang terjadi antara pasukan militer maupun kepolisian dengan KKB pascapenyerangan kelompok separatisme bersenjata itu di Pos Militer Mugi di Nduga, Sabtu (15/4/2023).
Diberitakan sejumlah media nasional, dan lokal di Papua, Ahad (16/4/2023) satu peleton Resimen Brimob Pelopor dikerahkan ke Nduga untuk membantu proses evakuasi para prajurit TNI dari Yonif Raider 321/GT Kostrad yang gugur akibat serangan Kelompok Separatisme Terorisme Papua (KSTP).
Dalam proses evakuasi tersebut, diberitakan skuat elite semimiliter dari Polri itu, melakukan kontak senjata dengan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Disampaikan dalam pemberitaan itu, personel Brimob berhasil menewaskan enam anggota KKB. Akan tetapi, Kombes Donny menegaskan kenihilan peristiwa tersebut. “Tidak ada peristiwa itu,” ujar Kombes Donny.
Pada Sabtu (15/4/2023) sore waktu Indonesia timur, kelompok separatisme bersenjata di Papua melakukan penyerangan di Pos Militer Mugi-Mam di Nduga, Papua Pegunungan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom kepada Republika.co.id, Ahad (16/4/2023), menyampaikan, penyerangan yang dipimpin oleh Perek Jelas Kogeya itu menewaskan sembilan personel TNI. Sayap militer separatisme prokemerdekaan Papua itu juga merampas sembilan senjata tempur milik TNI.
Penyerangan dan kontak senjata antara gerombolan separatisme dan TNI itu, merupakan bagian dari misi dan upaya pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Kapten Philips Mark Marthen, yang disandera Egianus Kogoya dan kawanannya.
Di Jakarta, reaksi Markas Besar (Mabes) TNI atas serangan Pos Militer Mugi berujung perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk mengerahkan bantuan tempur maksimal ke wilayah Nduga. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono dalam konfrensi pers Ahad (16/4/2023) mengatakan, Panglima TNI memerintahkan operasi pembebasan Kapten Philips tetap dilanjutkan dengan misi sekaligus melakukan pencarian para prajuritnya yang belum ditemukan.
“Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dengan bantuan tempur dan kekuatan maksimal,” kata Laksda Julius.
Laksda Julius mengatakan, terkait dengan klaim TPNPB-OPM atas sembilan prajurit TNI yang tewas, belum dapat dipastikan kebenarannya. Sementara ini, kata dia, TNI hanya baru dapat mengafirmasi satu prajuritnya yang gugur dalam serangan tersebut. Prajurit yang gugur dikatakan Laksda Julius atas nama Pratu Miftahul Arifin anggota satuan Yonif Rider 321/GT Divisi Kostrad.
“Informasi yang lain (korban) belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi akibat cuaca yang tidak menentu,” ujar Laksda Julius.
Laksda Julius menyampaikan, Pratu Miftahul gugur setelah terperosok ke dalam jurang sedalam 15 meter saat menghadapi penyerbuan kelompok separatisme yang melakukan penyerangan. “Ketika anggota yang lain mencoba melakukan pertolongan, tetapi kembali gerombolan Kelompok Separatisme Terorisme Papua (KSTP) melakukan penyerangan ulang,” ujar Laksda Julius.
Soal TPNPB-OPM yang mengeklaim menewaskan sembilan prajurit militer, Laksda Julius meminta agar masyarakat dan media hanya percaya dengan pernyataan dan informasi TNI sebagai otoritas resmi. “Saya mohon untuk mengambil informasi dari kami (TNI) agar tidak simpang siur," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
