REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kelompok guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Forum 2045 bersepakat untuk memberikan kontribusi dalam meluruskan jalan bernegara, guna menghadirkan keadilan bagi segenap warga masyarakat.
Para ’begawan’ itu menilai, berbagai situasi bangsa yang kurang menggembirakan akhir-akhir ini, seperti penurunan indeks demokrasi dan peningkatan angka ketimpangan sosial ekonomi, hendaknya menjadi peringatan yang mendorong langkah korektif bersama.
Salah satu langkah bersama yang perlu dilakukan mendapatkan dukungan publik, adalah penguatan demokrasi.
Sebab, dalam pengertian demokrasi, terkandung ikhtiar untuk mewujudkan manusia yang bermartabat.
Untuk menguatkan demokrasi itu, diperlukan trust atau kepercayaan terhadap inisiatif-inisiatif untuk menghadirkan perubahan kehidupan bangsa.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Forum 2045 sekaligus akademisi Universitas Janabadra, Yogyakarta, Dr Untoro Hariadi, usai seminar bertajuk ”Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan” yang diselenggarkan di University Club UGM, Yogyakarta (20/3/2023) lalu.
Dia mengatakan dirinya memandang bahwa problem-problem aktual sekaligus berbagai gagasan untuk mengatasinya perlu didiskusikan secara kontinyu.
“Kami berharap, kegiatan semacam ini memberikan sumbangsih pemikiran kalangan ilmuwan yang dapat memicu penyusunan peta jalan bersama untuk membawa bangsa mencapai keadilan dan kemakmuran seperti yang dicita-citakan konstitusi,” ujar Untoro, dalam keteranganny, Rabu (22/3/2023) dalam keterangan tertulisnya.
Pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof Ni’matul Huda dalam paparannya menyatakan, penguatan demokrasi merupakan agenda yang harus dijalankan dengan beberapa prinsip utama, yaitu: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, dan menguatkan landasan demokrasi elektoral.
Dia menyebutkan, esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua. Demokrasi harus mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara. “Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong terciptanya kemajuan ekonomi yang berkeadilan,” kta dia.
Sementara itu, co-founder Strategic Policy Institute Dr Amin Subekti menambahkan, kemajuan ekonomi yang berkeadilan yang mampu memperkecil ketimpangan dalam distribusi kue pembangunan merupakan salah satu prasayarat terwujudnya keadilan sosial.
”Perubahan untuk menghadirkan perubahan sosial memerlukan demokrasi yang sehat, pemerataan ekonomi dan keguyuban masyarakat. Di bawahnya, kita perlu kolaborasi yang membawa semangat meritokrasi,” ujar dia.
Tampil sebagai pembicara dalam seminar adalah Prof Ni’matul Huda (pakar hukum FH Universitas Islam Indonesia), Prof Mir Alam Beddu (pakar ekologi pertanian Universitas Islam Makassar), Dr Amin Subekti (co-founder Strategic Policy Institute) dan Suwarsih Madya (pakar pendidikan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa).
Seminar itu dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan akademisi kampus dan aktivis sosial dari berbagai kota dan provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
