Terkait larangan politik praktis di tempat ibadah sebelumnya ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merespons pernyataan Partai Ummat yang ingin mengusung politik identitas Islam dan menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik. Bawaslu menyebut, penggunaan masjid sebagai tempat kampanye bisa menimbulkan ketegangan antarwarga.
"Kalau seperti itu (berpolitik di masjid) akan terjadi pertentangan sosial. Teman-teman Partai Ummat harus hati-hati karena akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.
Bagja menyatakan, bahwa partai politik tidak boleh berpolitik ataupun kampanye di masjid maupun di rumah ibadah lainnya. Sebab, masjid adalah milik bersama, bukan hanya milik pemilih partai politik tertentu.
"Apa jadinya nanti jika semua partai melakukan politik identitas di masjid, gereja, pura, wihara dan saling menyerang," ujarnya.
"Apalagi nanti di masjid, satu khotbah partai A, satu khotbah partai B. Itu harus sadar lah bangsa ini kita perlu belajar banyak dari (pengalaman) Pemilu 2019," imbuhnya.
Karena itu, Bagja mengingatkan Partai Ummat agar mengurungkan niatnya untuk menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik. Dia juga meminta Partai Ummat memberikan klarifikasi terkait rencana penggunaan masjid tersebut.
"Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian. Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politiknya bukan hanya partai Ummat," kata Bagja menegaskan.
Jika partai besutan Amien Rais itu tetap berpolitik di Masjid, Bagja memastikan Bawaslu akan menindaknya. Penindakan secara tegas akan dilakukan saat masa kampanye, yakni 28 November 2023 - 10 Februari 2024.
Partai Ummat menyebut Bawaslu mendapatkan informasi yang salah. Juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menjelaskan, dalam pidato Rakernas I Partai Ummat, Ketua Umum Partai Ummat ketika tidak pernah menyebut akan berkampanye di masjid.
"Dari mana sumber Bawaslu bahwa kami akan berkampanye di masjid? Bisa jadi sumber informasi Bawaslu yang keliru," kata Mustofa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2/2023).
Karena itu, ujar Mustofa, pihaknya bakal menemui pihak Bawaslu RI untuk menyampaikan klarifikasi. Pihaknya bakal meluruskan informasi soal penggunaan masjid dan rencana partai mengusung politik identitas.
"Kita akan dengan senang hati datang ke Bawaslu untuk menjelaskan secara langsung (soal) apa yang telah kami sampaikan dalam Rakernas terkait politik identitas dan perjuangan politik dari masjid," kata Mustofa.
Mustofa mengklaim, sejak berdiri, partainya tidak pernah mengajak untuk berkampanye di masjid. Pasalnya, Partai Ummat taat aturan terkait larangan berkampanye di masjid dan sekolah.
"Memangnya Partai Ummat buta aturan? Tentu tidak. Siapa juga yang mau melawan aturan kampanye itu? Karena hal itu jelas-jelas merugikan Partai Ummat sendiri, jika melanggar aturan. Partai Ummat tidak sebodoh itu," papar Mustofa.
Dia menambahkan, meramaikan masjid memang merupakan kewajiban setiap Muslim, termasuk kader Partai Ummat. Namun demikian, bukan berarti kader partai bakal berkampanye dari masjid.
Partai Ummat, kata dia, justru menggagas agar masjid difungsikan kembali sebagaimana mestinya, yakni tempat ibadah, tempat bertukar pikiran serta berdiskusi gagasan politik yang sehat dan mengedukasi. Bagi Partai Ummat, mendiskusikan gagasan politik Islam, etika politik, dan dialog politik berbasis agama adalah sesuatu yang boleh dilakukan di masjid.
"Pendidikan politik untuk jamaah ya boleh-boleh saja. Memang dulu Rasulullah juga melakukannya. Intinya, di negara mayoritas Muslim, jangan menakuti orang Islam dengan memanfaatkan momen pemilu," kata Mustofa menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
