Kamis 23 Feb 2023 15:10 WIB

Ketum PAN Siap Kerahkan 5.000 Orang untuk Demo Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup

Zulhas menilai rakyat lebih susah menentukan pilihan jika tak mengenal wakilnya.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Foto: Istimewa
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku akan ikut turun ke jalan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerapkan proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, masyarakat masih menunggu putusan MK soal gugatan proporsional terbuka.

Menurut Zulhas, sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Zulhas yang juga Menteri Perdagangan (Mendag), mengaku bahkan, jika perlu masyarakat demo setiap hari jika MK memutuskan proporsional tertutup.

Baca Juga

Terlebih, ia mengingatkan, dorongan untuk tetap menerapkan sistem proporsional terbuka tidak cuma datang dari satu pihak, tapi mayoritas pihak. Mulai dari pemerintah, DPR/MPR sampai delapan partai-partai politik yang ada di parlemen.

"Pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, parpol mengusulkan terbuka, kalau sampai MK beda nanti demo, tiap hari kita demo," kata Zulhas saat silaturahim ke kediaman tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Kamis (23/2/2023).

Ia menekankan, dalam pemilu rakyat memilih wakil-wakil yang ada di parlemen, seperti ketika memilih gubernur, wali kota atau bupati. Menurut Zulhas, rakyat akan lebih susah menentukan pilihan jika mereka tidak bisa mengenal wakilnya.

Maka itu, Zulhas menekankan, sampai saat ini sistem proporsional terbuka masih yang terbaik untuk diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Bahkan, ia menyatakan, akan mengerahkan ribuan kader-kader jika MK memutuskan tertutup.

"Jadi, terbuka the best. Pokoknya, kalau sampai itu salah saya akan demo, tiap hari 5.000 orang," ujar Zulhas.

Saat ini, ia mengingatkan, ada tujuh partai politik di parlemen, termasuk PAN, yang sudah menyatakan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Maka itu, ia meyakini, nantinya MK akan tetap menerapkan proporsional terbuka untuk 2024.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement