Rabu 22 Feb 2023 19:46 WIB

Lemhanas: Kekerasan di Papua Bisa Terjadi Kapan Saja tanpa Ada Pola Tertentu

Lemhanas masih melakukan kajian mendalam terhadap kekerasan yang terjadi di Papua.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Andri Saubani
Anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi sejumlah warga Kampung Alama Nduga, Nduga, Papua Pegunungan, dengan menggunakan helikopter saat tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, Papua, Senin (20/02/2023). Sedikitnya 18 warga dievakuasi dan diungsikan ke Mimika imbas dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga.
Foto: ANTARA FOTO/Humas Ops Damai Cartenz
Anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi sejumlah warga Kampung Alama Nduga, Nduga, Papua Pegunungan, dengan menggunakan helikopter saat tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, Papua, Senin (20/02/2023). Sedikitnya 18 warga dievakuasi dan diungsikan ke Mimika imbas dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengungkapkan, aksi kekerasan di Papua bisa terjadi kapan saja tanpa ada pola tertentu. Salah satunya, yakni penyanderaan pilot maskapai Susi Air, Kapten Philips yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Kami di Lemhannas (menilai) ini kembali menunjukkan bahwa fenomena kekerasan di Papua tetap bisa terjadi kapan saja tanpa ada satu pola tertentu yang bisa kita cari treatment khususnya," kata Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto kepada wartawan di kantornya, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga

Andi menjelaskan, peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang ditangkap oleh KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia menyebut, penyanderaan pilot asal Selandia Baru itu terjadi lantaran adanya masalah di tingkat tenaga kerja di wilayah tersebut. Namun, ia tidak memerinci permasalahan yang dimaksud.

"Sementara dilihatnya sebagai aksi yang terpisah ya. Jadi tidak ada kaitannya. Memang ada masalah lokal yang muncul di tingkat tenaga kerja yang di wilayah tersebut, kemudian memicu aksi kekerasan berupa perusakan pesawat, lalu kemudian bereskalasi menjadi kasus penyanderaan pilot," ungkap Andi.

"Tapi tidak ditemukan keterkaitan sistematis antara penahanan Gubernur Papua dengan eskalasi yang baru terjadi minggu lalu," sambung dia menjelaskan.

Disamping itu, Andi mengatakan, aksi kekerasan di Papua ini menjadi salah satu variabel kajian yang dilakukan oleh Lemhannas. Dia menyebut, pihaknya akan melakukan kajian mendalam untuk menemukan cara penanganan kekerasan di Bumi Cenderawasih.

"Itu yang sedang kami kaji lebih dalam," ujar dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menegaskan, penyanderaan Kapten Philips tidak terkait dengan penangkapan Lukas Enembe.

"Tidak, ini yang menyandera orang asing ini (pilot Susi Air) adalah (Egianus) Kogoya. Kogoya ini sejak bertahun-tahun lalu sebelum ada urusan Enembe, sebelum ada DOB itu memang sudah memberontak," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (21/2/2023).

"Tidak ada kaitannya dengan DOB dan (kasus dugaan korupsi) Lukas Enembe," sambung dia menjelaskan.

Mahfud mengatakan, kelompok Egianus Kogoya memang sering kali menantang prajurit TNI untuk datang ke wilayahnya. Namun, saat aparat keamanan tiba di lokasi, Egianus Kogoya dan personelnya justru tak bisa ditemukan.

"Sudah selalu mengomongkan nantang-nantang 'ayo tentara datang ke sini'. Tapi sesudah dicari hilang. Seharusnya kalau sudah nantang, muncul," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, KKB mengancam tidak akan melepaskan Kapten Philips, jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Salah satunya, yakni keinginan agar Papua merdeka atau lepas dari Indonesia.

Namun, Mahfud mengeklaim bahwa lokasi penyanderaan pilot asal Selandia Baru tersebut telah diketahui. Bahkan, kata dia, aparat keamanan sudah siap bergerak untuk menyelamatkan Kapten Philips.

Meski demikian, dia mengungkapkan, tindakan itu tertunda. Sebab, Pemerintah Selandia Baru telah memohon kepada Indonesia agar tidak melakukan tindak kekerasan. Sehingga tak menjadi masalah yang disorot oleh dunia internasional.

"Saya katakanlah, 'loh, saya sudah tahu loh tempatnya, koordinat berapa seperti itu. Kamu sudah kita kepung sekarang'. Tetapi begitu kita mau bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan 'kami memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional. Kalau internasional itu kita yang rugi pak'," ungkap Mahfud.

"Oleh sebab itu, kita masih tangani. Ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian," imbuhnya.

Sebelumnya, KKB kembali melakukan penyerangan pada Selasa (7/2/2023). Serangan itu dilakukan dengan cara membakar pesawat milik maskapai Susi Air yang mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Penyerangan tersebut dilakukan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Akibat insiden itu, sang pilot yang bernama Philips Marthen diduga disandera oleh KKB. Hingga kini, keberadaan Philips belum ditemukan.

Namun, KKB sempat merilis beberapa foto dan video yang menunjukkan kondisi Philips. Dalam rekaman visual itu terlihat Philips dalam keadaan sehat dan tak terluka.

 

photo
Ilustrasi Anak Sekolah di Papua - (republika/mgrol100)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement