REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Agus Setyono dikabarkan ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal itu, sejumlah anggota DPRD berpendapat, kehadiran Joko yang merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali tersebut dinilai kompatibel menempati posisi sebagai Sekda DKI.
"Dari calon-calon yang ada saya kira ini (Joko Agus) calon yang memenuhi jadi mau bagaimanapun kita menganggap ini sudah melalui proses yang baik, kita terima saja," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Menurut pendapatnya, Joko Agus dianggap memenuhi kriteria untuk menempati posisi orang ketiga di Jakarta. Lebih lanjut, Joko Agus yang mempunyai latar belakang pengalaman di bidang keuangan atau pengelolaan anggaran dinilai dapat menjadi angin segar bagi Jakarta.
"Persoalan penganggaran di DKI untuk sektor-sektor yang benar-benar sesuai masih mengecewakan. Harapannya ya orang yang mengerti anggaran. Kalau dikasih ke orang yang enggak mengerti anggaran jadi melestarikan penyelewengan ini," jelasnya.
Politisi dari Fraksi PDIP tersebut mencontohkan mengenai ketidakjelasan anggaran di Pemprov DKI diantaranya penganggaran mengenai pengentasan masalah kemacetan justru anggarannya 'lari' ke trotoar dan jalur sepeda.
Selain itu juga kekurangan uang untuk membangun perumahan masyarakat, namun malah membeli mobil mewah yang tidak ada urusannya dengan kepentingan masyarakat. Atau juga anggaran untuk pembelian tanah yang tanahnya tidak kelihatan produktivitasnya.
"Jadi harapannya bisa menangani dan memperbaiki kondisi yang ada. Ekspektasi Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) sama dengan kita (DPRD) agar DKI lebih baik," kata dia.
Saat disinggung mengenai posisi Sekda diisi oleh orang dari luar wilayah Jakarta, Gilbert mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, itu merupakan bentuk penugasan sebagai pegawai negeri sipil dan lebih menekankan pada potensi yang dibutuhkan di tubuh pemerintahan di Jakarta.
Senada, Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Manuara Siahaan mengaku mendukung Joko Agus sebagai Sekda DKI terpilih. Dia menilai Joko Agus tepat mengisi posisi tersebut.
"Kita dukung Pak Joko, seorang akuntan bahkan sudah punya sertifikat audit forensik dan memang kita butuhkan di Pemprov ini. Punya perangkat yang cakap dalam mekanisme penganggaran, mekanisme pertanggungjawaban, dan cakap dalam mekanisme pencegahan kebocoran. Jadi menurut saya tepat secara pengalaman birokrasi dulu sebagai Kepala Kantor Perwakilan BPK (Bali)," ujar dia.
Sementara, sebagai 'orang baru' di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Manuara menyebut Joko Agus nantinya akan bisa beradaptasi untuk memahami lingkungna baru. Sehingga tidak menjadi masalah posisi Sekda DKI Jakarta diisi oleh orang luar Jakarta.
"Secara struktur organisasi dan kohesivitas antara staf bisa saja terjadi tapi katalisatornya nanti di dalam Rapim bisa lah proses itu secara cemistry segera dibangun yang apabila dilandasi oleh semangat kebersamaan, profesionalisme, akuntabilitas, dan semangat memperbaharui bareng-bareng, itu tidak akan menjurus pada konflik," kata dia.
Sebelumnya diketahui, penunjukan Joko Agus sebagai Sekda DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Joko Agus terpilih menggantikan Marullah Matali yang kini ditunjuk sebagai Deputi Gubernur. Joko saat ini menjabat Kepala BPK Provinsi Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
