REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Populi Center melakukan survei terkait konsolidasi politik dan agenda pembangunan. Dilakukan mulai 25 Januari-3 Februari 2023 dengan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, termasuk daerah-daerah otonomi baru.
Mulai dari Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Survei dilakukan Populi Center dalam rangka mengetahui persepsi masyarakat, terutama terkait evaluasi kinerja pemerintah yang sedang menjadi perbincangan.
Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah mengatakan, untuk isu-isu nasional di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju sikap masyarakat terbelah. Ada masyarakat yang merasa perlu ada pergantian menteri, ada pula yang merasa itu tidak perlu.
Uniknya, ternyata menteri dari Partai Nasdem bukan merupakan menteri yang dirasa paling layak diganti, seperti yang banyak dibicarakan beberapa waktu terakhir. Ada Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, yang dinilai paling layak untuk diganti.
"Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, yang berasal dari kalangan profesional memuncaki daftar teratas menteri yang layak untuk diganti dengan 16 persen," kata Nurul, Senin (13/2/2023).
Setelah itu, barulah ada menteri-menteri dari Partai Nasdem yang dinilai paling layak untuk diganti. Ada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dengan 14,4 persen dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate dengan 10,9 persen.
Kemudian, ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan 9,5 persen dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dengan 7,1 persen. Nurul mengungkapkan, terkait itu sebanyak 42,2 persen responden memang menginginkan ada reshuffle kabinet.
"Sementara, jumlah yang menjawab tidak perlu sebesar 40,2 persen dan masyarakat yang menolak menjawab sebesar 17,6 persen," ujar Nurul.
Metode pengambilan data dalam survei ini melalui wawancara tatap muka. Dipilih menggunakan metode acak bertingkat, margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan lewat aplikasi survei Populi Center.
Ikuti Whatsapp Channel Republika