Senin 29 Aug 2022 07:02 WIB

Projo Gelar Musyawarah Rakyat di Bandung, Ini Respons PDIP Jabar

Sistem pengumpulan aspirasi Musra berbeda dengan sistem di PDIP.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ono Surono mendukung Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Subsidi.  Hal itu dikhawatirkan terjadi inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat.
Foto: istimewa
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ono Surono mendukung Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Subsidi. Hal itu dikhawatirkan terjadi inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, menilai wajar pelaksanaan Musyawarah Rakyat (Musra) yang diinisiasi relawan Projo di di Kota Bandung, pada Ahad (28/8/2022). Musra ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

"Itu sangat wajar ya, di era demokrasi ada sekelompok masyarakat yang membahas harapan Indonesia dipimpin oleh figur presiden yang baik, bermanfaat untuk rakyat, menegaskan kembali tujuan bangsa dan negara," kata Ono seusai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PDI Perjuangan Jabar di Kota Bandung, Ahad.

Baca Juga

Adapun agenda Musra diantaranya untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia mengenai sosok yang paling tepat memimpin Indonesia pada 2024. "Terkait dengan Trisakti, bergerak di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya," kata dia.

Ono mengaku, pihaknya menghormati apapun hasil dari Musra yang akan digelar di 34 provinsi di Indonesia hingga Maret 2023. Ia mengatakan tidak dapat mengomentari lebih lanjut mengenai substansi dalam Musra tersebut dan sistem pengumpulan aspirasi melalui Musra berbeda dengan sistem yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai politik.

"Kalau kami tidak tahu substansinya gimana, yang jelas kalau PDI Perjuangan, kita punya mekanisme sendiri untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Kalau mereka kan rakyat, ya terserah seperti apa, tapi PDI Perjuangan memiliki mempunyai mekanisme," katanya.

Menurut dia di PDI Perjuangan, para pemimpin yang lahir dari rahim partai politik ini tentunya sudah diuji betul, baik secara psikologinya, maupun unsur lainnya. Hal itu karena setiap pemimpin di PDI Perjuangan, bukan hanya calon presiden, namun calon ketua DPC atau calon anggota DPRD kabupaten dan kota pun, wajib mengikuti psikotes.

Dari sisi kejiwaan, tidak sakit jiwa, itu adalah tahap pertama, kedua, rekaman jejak kepemimpinan pada saat seseorang ingin menjadi ketua DPC sudah harus melalui tahapan dulu. "Sementara, secara internal dia harus teruji mempunyai kepemimpinan untuk mengurus partai, baru dia bisa menjadi ketua DPC. Ketua DPD sama, anggota legislatif pun sama," tuturnya.

Pengurus partai, lanjut Ono, menguji calon pemimpin adalah hal bagaimana pergerakannya untuk membantu rakyat, apakah mereka bisa diterima masyarakat, atau tidak. "Terlebih seorang presiden, harus melalui tahapan-tahapan ya. Saya yakin walaupun keputusan di PDI Perjuangan yang memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden adalah Ibu Ketua Umum Megawati, tapi Ibu Ketua Umum pasti mempunyai standar-standar yang juga diatur oleh partai," katanya.

Ono mengatakan contoh pemimpin yang teruji dan lahir dari PDI Perjuangan adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kami yakin, sudah sudah teruji di Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan, dari Walikota Solo, Gubernur DKI, sekarang presiden dua periode, dan kita sudah tahu kinerja Pak Jokowi seperti apa," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement