REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Bawaslu RI sedang mempersiapkan rancangan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemilu di Indonesia dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024. Kurikulum tersebut dapat membantu pengawas meminimalisasi potensi konflik saat tahapan pemilu.
"Kurikulum ini dalam proses pematangan karena sasarannya akan menyentuh Bawaslu provinsi hingga Panwas Kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan," ujar anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda dalam Rapat Koordinasi di aula Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Rabu (22/6/2022).
Bawaslu sebagai lembaga ad hoc maupun Panwas Kecamatan (non ad hoc) dapat menangani masalah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. "Kami berharap Bawaslu menjadi motor dalam menjalankan tugas pencegahan. Bagaimanapun yang tahu pengawasan pemilu itu Bawaslu. Tentu harapannya nanti potensi konflik bisa segera diminimalisasi," paparnya.
Herwyn mengatakan saat ini Bawaslu RI tengah menyusun rancangan besar (grand design) pembinaan SDM untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran yang menjadi tugas, pokok dan fungsi atau tupoksi Bawaslu. "Ini sifatnya masih informasi awal, bisa saja nanti, misalnya, para demisioner atau mantan anggota Bawaslu provinsi akan menjadi fasilitator untuk seluruh diklat Bawaslu di Provinsi Sulsel untuk materi-materi utamanya," paparnya.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu RI ini menyatakan pihaknya berupaya membuat lembaga ini lebih profesional lagi ke depannya. "Sumber daya manusia adalah aset penting yang dimiliki Bawaslu untuk menjamin pemilu yang adil. Ini dimulai dari SDM yang berkualitas," tutur Herwyn.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel La Ode Arumahi menyambut baik kunjungan kerja perdana Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda ke Sulsel setelah dilantik 12 April 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika