REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada 20-21 Juni. Salah satu hasilnya adalah PKS bersepakat untuk terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membentuk poros koalisi baru atau alternatif.
Poros alternatif ini akan menunjuk satu sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres). "Pertama, PKS akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lain sebagai upaya membentuk poros baru atau poros alternatif. Untuk selanjutnya menyepakati capres-cawapres potensial yang memiliki peluang kemenangan yang besar," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
PKS menginginkan agar capres yang diusung oleh koalisi tersebut memiliki kualitas dan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan Indonesia, serta kemampuan menghindari bangsa ini dari polarisasi. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah menampung nama-nama capres yang merupakan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS.
Nantinya, usulan tersebut akan menjadi masukan bagi Majelis Syura PKS dalam menentukan koalisi dan pengusungan capres. "Usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden, mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS, karena ranahnya memang ranah Majelis Syura," ujar Syaikhu.
Kendati demikian, ia tak mengungkapkan nama-nama bakal calon presiden yang diusulkan oleh DPW PKS dalam forum Rapimnas tersebut. Mantan wali kota Bekasi itu hanya menyampaikan enam kriteria bakal capres yang disampaikan ke Majelis Syuro PKS.
Pertama adalah memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Kedua berjiwa nasionalis dan religius. Selanjutnya, mendapatkan dukungan yang tinggi dari rakyat. Keempat, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
"Kelima berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa dan yang keenam berkomitmen melayani rakyat," ujar Syaikhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika