REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembicaraan terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) bukan merupakan sesuatu yang haram. Apalagi, hal tersebut dibicarakan di DPR/MPR.
"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu, jangan diharamkan," ujar Bahlil di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Ia mengatakan, wacana penundaan pemilu lahir dari pemikiran konstruktif. Selama hal tersebut demi kebaikan bangsa dan negara, wacana tersebut boleh saja terus digulirkan dan tak diharamkan pembicaraannya.
"Itu wajar-wajar saja tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo diselesaikan di sini. Jangan bagaimana memisahkan diri dari publik Indonesia saja," ujar Bahlil.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian dan stabilitas politik di dalam negeri. Hal tersebut menjadi salah satu alasan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024.
"Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi, tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang digaungkan oleh ia, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan, wacana tersebut tak ada sangkut pautnya dengan Presiden Joko Widodo.
"Perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai. Maka jangan suka nyalahin presiden dong, Pak Jokowi diserang. Ini bukan urusan Pak Jokowi. Ini saya tidak ngebela loh, tapi ini betul," ujar Zulhas di Novotel Hotel, Jakarta, Ahad (27/3/2022).
Sekali lagi dijelaskannya, wacana penundaan pemilu hadir dari pembicaraan antarpartai politik. Saat ini, sudah ada tiga partai yang disebutnya setuju untuk melakukan penundaan, yakni Partai Golkar, PKB, dan PAN.
"Bincang-bincang ini yang setuju mau baru saya, Golkar, PKB. Nasdem, PDI, yang lain tidak bisa ya, tidak bisa dong (menunda Pemilu 2024)," ujar Zulhas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
