Kala PDIP Gusar Atas Klaim Luhut, Sebut Ada Harmoko Jilid 2 di Kabinet Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya mulai gusar dengan manuver Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, khususnya terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Puan Maharani pada Selasa (15/3/2022) bahkan sampai merespons langsung klaim Luhut soal big data aspirasi penundaan pemilu.

Baca Juga

"Kalau di PDIP Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, hari ini.

"Dan data kami partai politik, big juga, big data juga," imbuhnya.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto juga mempertanyakan pernyataan Luhut yang menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Jokowi telah berulang kali menyatakan taat pada konstitusi dan pemerintah telah menyepakati pemilihan umum (pemilu) digelar pada 2024.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/3/2022).

Hasto menilai, bahwa pernyataan Luhut tersebut bukan merupakan ranahnya sebagai menteri di bidang kemaritiman. Luhut sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju seharusnya fokus sesuai tugas yang diberikan Jokowi.

PDIP mengimbau para menteri di kabinet pemerintahan Jokowi tidak membuat pernyataan yang justru menjadi energi negatif. Padahal, Jokowi disebutnya tengah berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.

"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu bahkan menilai saat ini ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berharap, saat ini tak lagi hadir sosok seperti mantan ketua MPR, Harmoko.

Diketahui, Harmoko pada 1997 melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto. Isi laporannya mengeklaim bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI untuk periode ketujuhnya.

"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid 2," ujar Masinton di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).

Masinton menyinggung saat ini ada sosok seperti Harmoko. Ketika sosok tersebut menyebut bahwa rakyat menghendaki Presiden Jokowi untuk maju ke periode ketiganya.

"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang tidak perlu saya sebut, diraba-raba saja," ujar Masinton.

Ia menilai, upaya tersebut merupakan sesuatu yang mencederai demokrasi dan konstitusi. Padahal, usulan tersebut harus melewati berbagai diskusi dan dialog yang melibatkan banyak kelompok masyarakat.

"Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demorkasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode," ujar Masinton.

Sebelumnya, Luhut dalam sebuah siniar di Youtube, blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Jokowi sudah menyatakan kalau taat konstitusi, namun, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.