REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, enggan mengomentari klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data yang menyebut bahwa pendukung Partai Gerindra setuju terkait penundaan pemilu. Dirinya mengaku tak mau menambah polemik isu tersebut.
"Saya tidak mau berkomentar lebih banyak karena sudah banyak politisi dan pengamat berkomentar," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Apalagi, menurutnya penundaan pemilu masih sebatas wacana. Proses politiknya belum berjalan, baik di DPR maupun di MPR. "Kita kan juga masih dalam komitmen kerangka hukum yang ada bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan tahapannya berjalan dan kapan pelaksanaan pemilunya," ujar dia.
Ia menegaskan posisi Partai Gerindra bukan pada menolak penundaan pemilu. Gerinda tegaskan ikuti aturan sesuai peraturan yang berlaku. "Posisi Gerindra mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini," ucapnya.
Sebelumnya Luhut menyebut memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data itu, Luhut menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan. Selain itu Masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Selain itu, kata Luhut rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapi Rp 100 Triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya.
"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
