REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan alasan sejumlah pimpinan partai politik mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. Menurutnya usulan tersebut melanggar konstitusi.
"Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita," kata AHY dalam video sambutannya secara daring di pelantikan pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten yang diterima Republika, Sabtu (26/2/2022).
Masa jabatan presiden telah diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. AHY mengingatkan agar tidak ada satu pun pihak atau kelompok yang berniat melanggar konstitusi.
"Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Kok ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi. Demokrat harus tegas menyampaikan tidak boleh siapapun di negeri ini apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? masyarakat yang mana yang didengarkan?" ujarnya.
AHY menduga ada upaya yang dilakukan segelintir pihak memain-mainkan suara rakyat untuk membenarkan seolah-olah rakyat ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Sebaliknya, AHY justru mendapatkan keluhan dari masyarakat terhadap kondisi yang dialami saat ini.
"Ratusan kabupaten kota yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada, lambat. Prioritas pun tidak jelas, ekonomi juga masih dirasakan sulit oleh masyarakat, kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur. Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu," ujarnya.
AHY menduga usulan tersebut disampaikan oleh segelintir kelompok yang takut kehilangan kekuasaan. Dirinya mengajak semua pihak untuk tidak salah mengambil keputusan.
"Kalau sudah salah mengambil keputusan, salah dalam mengambil kebijakan, maka yang menanggung ruginya, yang menanggung dampak dan segala keburukannya ya kita semua seluruh rakyat Indonesia. Mengapa sih, kita lagi fokus sama-sama bekerja keras untuk menghadapi pandemi dan keluar dari situasi ekonomi yang tidak baik ini kemudian muncul ide-ide ajaib seperti itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika