Selasa 14 Sep 2021 16:19 WIB

BPIP Susun Pelajaran Pancasila bagi Sekolah di Bawah Kemenag

Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri, bukan bagian dari PPKN

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Gita Amanda
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengatakan telah menyelesaikan penyusunan lima buku ajar Pancasila yang diperuntukkan bagi seluruh jenjang pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi.
Foto: BPIP
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengatakan telah menyelesaikan penyusunan lima buku ajar Pancasila yang diperuntukkan bagi seluruh jenjang pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengatakan telah menyelesaikan penyusunan lima buku ajar Pancasila yang diperuntukkan bagi seluruh jenjang pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi. Total buku ajar yang akan disusun BPIP yakni 15 buku.

"Jadi gini, salah satu problem kita ini karena Pancasila dipinggirkan. Kira-kira begitu. Karena itu, kami di BPIP diperintahkan untuk menyusun 15 buku ajar. Jadi Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri, bukan bagian dari PPKN," tutur dia dalam webinar 'Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Agama RI, Selasa (14/9).

BPIP, lanjut Yudian, telah membentuk tim yang terdiri dari 120 ahli dan tokoh lintas agama untuk menyusun 15 buku ajar Pancasila itu. Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) tentu akan mendapat porsi terbesar karena punya banyak lembaga pendidikan yang bernaung di bawahnya.

"Nanti untuk pelajaran Pancasila ini, Kemenag memiliki porsi terbesar dibandingkan Kemendikbud sekalipun. Kemenag akan menjadi leading sector, mengingat jumlah sekolah (madrasah), pesantren dan sebagainya yang ada di bawah pembinaan atau kewenangan Kemenag," jelasnya.

Yudian juga menegaskan, Kemenag punya peran penting untuk membumikan sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh peserta didik di semua lembaga pendidikan di bawah Kemenag. "Karena dulu Pancasila pernah hilang sehingga lahir salah satunya maraknya gerakan intoleran dan seterusnya itu, maka di sinilah peran Kemenag mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas," ucapnya.

Yudian melanjutkan, berdasarkan permintaan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), materi pelajaran Pancasila disusun dengan 30 persen pengetahuan seperti siapa penggali Pancasila dan pengetahuan umum lainnya. Sisanya atau sebanyak 70 persen berupa praktik atau keteladanan.

Keteladanan tersebut, terang Yudian tidak terbatas pada sejarah. BPIP pun menggali kembali siapa saja sosok teladan Pancasila di masa kini. "Salah satunya melalui ikon Pancasila yang jumlahnya sampai hari ini sesuai jumlah tahun kemerdekaan RI, misalnya kemarin 76. Salah satunya pahlawan penanganan Covid di masyarakat di bawah," ujarnya.

Buku ajar Pancasila sendiri, kata Yudian, saat ini sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi dan menunggu dikeluarkannya peraturan presiden. "Perbaikan sekali jalan dengan PP Nomor 57 tahun 2021 itu (tentang Standar Nasional Pendidikan). Sekarang tinggal ditandatangani oleh Presiden kapan akan diberlakukan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Yudian juga memohon dukungan Kemenag agar Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri. Dia juga meminta dukungan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang BPIP untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila secara institusional.

"Kalau RUU ini disahkan, kita akan semakin baik, terutama dari legal standing dan penganggaran, dari situ kita bisa bersama-sama khususnya Kemenag," ucapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement