REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar bakal adanya deklarasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) pengganti Front Pembela Islam muncul setelah pemerintah resmi membubarkan FPI. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menegaskan pembentukkan ormas baru pengganti Front Pembela Islam (FPI) tak bisa dilarang. 

Muncul informasi bahwa DPP FPI akan menggelar konferensi pers pada sore ini sebagai buntut keputusan pemerintah membubarkan ormas itu. Diduga salah satu agenda kegiatan tersebut ialah deklarasi ormas baru pengganti FPI. 

Namun tersiar kabar kegiatan itu akan mendapat pertentangan dari Polda Metro Jaya. Berkumpulnya massa di markas FPI jalan Petamburan III, Jakpus dianggap melanggar protokol kesehatan.

"Saya rasa kapolda telah melanggar hukum yg sangat fatal (jika melarang deklarasi ormas baru) karena bertentangan dengan pancasila dan UUD 45 yang menjamin masyarakat untuk berserikat dan berkumpul," kata Novel pada Republika, Rabu (30/12).

Novel menyatakan kepolisian tak berhak menghentikan kegiatan massa yang ingin mendeklarasikan diri sebagai ormas.  "Kalau itu terjadi jelas salah langkah yang fatal karena apa yg disampaikan belum diketahui bisa saja pembentukan ormas baru siapa yang bisa larang pembentukan ormas baru?" ujar Novel.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan ormas FPI. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika