REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menilai kelompok perusuh kerap mengubah strategi atau pola-pola untuk bisa menyusup ke dalam barisan pendemo dan akhirnya berbuat kerusuhan. Namun, pihaknya terus mempelajari perubahan strategi yang mereka terapkan. Sehingga kerusuhan saat massa berunjuk rasa dapat dicegah.
"Pola bermainnya mereka ubah, kalau sebelumnya mereka pagi sudah datang, kemudian sore mereka baru datang dan terakhir mereka gabung (dengan massa demo) pada saat titik kumpul. Kita pelajari terus," ujar Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).
Di samping itu, pihaknya tetap mengedepankan tindakan pre-emptive. Di antaranya memberikan imbauan agar mereka yang melakukan unjuk rasa dapat menjaga kelompoknya masing-masing agar tidak disusupi para perusuh.
Kemudian masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa tujuan pelarangan unjuk rasa untuk mencegah penularan Covid-19. Bahkan hingga saat ini, pihaknya tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) lantaran hingga saat ini Jakarta masih berada dalam zona merah kasus Covid-19.
"Kami sudah preemptive sampaikan kepada teman-teman akan melaksanakan unjuk rasa jangan sampai dimasuki, masing-masing jaga kelompoknya jangan sampai dimasuki para provokator,” imbau Yusri.
Selanjutnya, menurut Yusri, pihaknya juga tetap melakukan tindakan preventif. Salah satunya adalah dengan melakukan razia-razia di sejumlah titik yang dianggap rawan. Kemudian mereka yang diduga akan berbuat onar pada saat aksi unjuk rasa akan diamankan.
Jika tidak bersalah, kata Yusri, mereka akan dipulangkan dengan syarat dijemput oleh orang tuanya. Karena mereka yang terjaring razia mayoritas adalah pelajar dan anak-anak di bawah umur.
"Secara preventif pencegahan kita lakukan razia, kalau yang datang memang untuk melakukan kerusuhan, kita akan tindak tegas, akan kita amankan," tegasnya Yusri
Yusri menambahkan, pihaknya akan tetap menindak tegas mereka yang tetap melakukan pengahasutan dan memprovokasi agar berbuat kerusuhan saat aksi unjuk rasa. Kata dia, mayoritas para pelajar baik STM, SMK, dan SMP bahkan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar mengaku mendapatkan undangan atau ajakan dari media sosial untuk berbuat onar saat unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
