REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Bupati Kediri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hanindhito Pramono angkat bicara terkait isu dinasti politik dalam Pilkada 2020. Dia mengaku tidak ambil pusing terkait isu membangun dinasti politik di daerah tersebut.
Hanindhito Pramono merupakan anak Sekretaris Kabinet Presiden Joko Widodo sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung. Dia mengaku bersyukur sekaligus terbebani jika melihat posisi ayahnya di pemerintahan presiden Jokowi dalam dua periode ini.
"Karena apa pun itu, kalau saya berhasil orang akan menganggap, jelas kamu anak Pramono. Kalau gagal, bodoh sekali Dhito kamu anaknya Pramono. Ini tidak perlu dipusingkan," kata Hanindhito Pramono dalam konferensi virtual di Jakarta, Jumat (25/7).
Kendati, dia mengaku sudah kebal dengan isu dinasti politik yang dilontarkan terhadapnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya lebih fokus akan apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan segala potensi di Kabupaten Kediri.
"Saya lebih mendalami sektoral kalau orang bilang seperti itu saya cenderung tidak menanggapi, saya cenderung sampaikan gagasan saya," katanya.
Hanindhito Pramono alias Dhito mengaku tanpa disadari telah dikaderisasi sejak usia enam tahun. Saat itu, dia kerap mengikuti Pramono Anung berkeliling dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lain.
Menurutnya, bukan hal asing jika pada akhirnya diminta PDIP untuk melakukan regenerasi dalam pemerintahan di kabupaten Kediri. Dia mengatakan, hal tersebut juga sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang perlu dipatuhi sebagai petugas partai.
Sebelumnya, Pramono Anung mengaku bahwa Dhito diminta PDIP Pilkada Kediri 2020. Dia mengatakan anaknya tidak pernah meminta kepada partai terkait pencalonan tersebut. Dia mengatakan, pencalonan Dhito merupakan permintaan dari DPC PDIP Kediri dan DPD PDIP Jawa Timur.
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto tidak memungkiri dan menyebut fenomena politik dinasti merupakan hal yang bersifat alamiah. Dia mengatakan, PDIP menempatkan proses kaderisasi dari keluarga.
Dia mengatakan, namun bukan berarti partai tidak membuka kesempatan bagi masyarakat umum. Dia melanjutkan, PDIP telah membuka ruang baik kader maupun sosok luar partai untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Yang penting ruang itu dibuka. Pada akhirnya rakyat yang menentukan dan mempunyai kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika