Jumat 24 Jul 2020 20:24 WIB

PDIP: Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran tak Mendasar

Sekjen PDIP mengatakan tudingan politik dinasti terhadap Gibran tak mendasar.

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang.
Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kritiyanto menegaskan tudingan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak mendasar.

"Karena masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya," kata Hasto dalam diskusi virtual yang digelar DPP PDIP, di Jakarta, Jumat (24/7).

Baca Juga

Menurut Hasto, dalam era demokrasi dimana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat. Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik. "Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," ujarnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik. Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal.

"Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," kata Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan aga setiap calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Partai. "Setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang pro wong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila," ucapnya.

Hal itu juga demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan. "Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," ujarnya menegaskan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement