REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Sekretaris Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Judith Dipodiputro, mengungkapkan keterbatasan jumlah bioskop di Indonesia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI. Saat ini, dengan hanya 2.375 layar di 496 bioskop yang tersebar di 37 provinsi, Indonesia memiliki rasio layar bioskop per 100.000 penduduk yang paling rendah di ASEAN.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen RI, Judith menyatakan bahwa Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 283 juta, memerlukan setidaknya 10.000 layar bioskop. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sekitar 7.000 layar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya memiliki 0,76 layar per 100.000 penduduk, jauh di bawah negara seperti Singapura.

Selain itu, Judith juga menyoroti bahwa industri film Indonesia memproduksi sekitar 285 film per tahun dari 140 rumah produksi. Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah maraknya pembajakan film. BPI mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus di Kepolisian RI untuk menangani masalah ini.

Untuk meningkatkan kapasitas industri film, Judith menyebutkan perlunya akses yang lebih mudah ke investasi dalam pembangunan bioskop, khususnya di daerah-daerah. Dukungan juga diperlukan dalam bentuk pembiayaan dan program upskilling dan reskilling bagi pelaku industri film, terutama di luar Pulau Jawa.

Judith menambahkan bahwa BPI telah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah yang memiliki program studi perfilman untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di industri ini. "Kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan rekan-rekan industri film di daerah-daerah sangat diperlukan," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika