REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak memahami alasan penyebutan dinasti politik terkait pencalonannya sebagai Wali Kota Solo. Dia mengatakan, sebenarnya seluruh masyarakat memilik hak untuk memilih pemimpin mereka dengan tanpa paksaan apapun.
"Jadi, kalau yang namanya dinasti politik di mana dinasti politiknya. Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu," kata Gibran dalam webminar di Jakarta, Jumat (24/7).
Putra sulung presiden sekaligus bekas wali kota Solo ini mengatakan, keikutsertaan dirinya dalam Pilkada serentak tahun ini merupakan sebuah kontestasi. Lanjutnya, artinya ada kemungkinan dirinya dapat memenangkan mayoritas suara rakyat atau sebaliknya.
"Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya dan ini kan kontestasi bukan penunjukan," kata Gibran lagi.
Gibran mengatakan, masyarakat Solo juga sudah memahami arti dinasti politik. Dia mengaku juga terus memberikan pemahaman terkait hal tersebut kepada setiap warga ysng ditemui dalam satu tahun terakhir. Dia menyebutkan bahwa warga juga menerima kehadiran dirinya dengan tanhan terbuka setiap kali blusukan.
"Kalau yang masih meributkan dinasti politik itu kan ya dari, ya kita tahu orang orangnya siapa, dan yang diributkan itu itu saja," katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.
Secara pribadi, Gibran mengaku ingin menjadi kepala daerah karena memiliki niat untuk menyentuh masyarakat luas melalui kebijakan politik. Dia menurutkan bahwa sebagai pengusaha dirinya hanya bisa menyentuh karyawan dan orang-orang yang bekerja bersamanya.
"Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh kalau di Solo ya 500.000-an orang yang bisa saya sentuh melalui kebijkana kebijakan saya," katanya.
Seperti diketahui, DPP PDIP telah memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka guna mengikuti Pilkada Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan dipasangkan dengan Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa.
Pengangkatan Gibran berdasarkan surat keputusan nomor 168/IN/DPP/VII/2020. Surat ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka bersaing dengan Achmad Purnomo sebagai bakal calon kepala daerah Solo. Namun belakangan, kader yang sempat mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP mengundurkan diri dari pencalonan kepala daerah Solo.
Achmad Purnomo beralasan karena Pilkada serentak ditunda hingga 9 Desember. Dia mengaku tidak kuat hati dan perasaan jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan di tengah pandemi Corona yang terjadi saat ini.
Sementara, pemilihan kepala daerah serentak rencananya akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika