Kamis 14 May 2020 20:33 WIB

Menko PMK: Penyaluran Bansos Tahap 1 di Bodetabek Lancar

Menko PMK klaim penyaluran bansos tahap 1 di Bodetabek lancar.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Profesor Muhadjir Effendy
Foto: dok. Humas UMM
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK), Profesor Muhadjir Effendy

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim penyaluran bantuan sosial (bansos) presiden bagi masyarakat terdampak Covid-19 berjalan baik. Beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta, kini sudah memasuki penyaluran tahap 2 disusul sejumlah daerah di wilayah Bodetabek juga sudah berjalan untuk penyaluran tahap 1 termasuk Tangerang Selatan, Banten.

"Kalau awal putaran pertamanya sudah bagus begini, bisa dipastikan untuk putaran kedua dan berikutnya lancar," ujarnya saat meninjau langsung penyaluran bansos presiden di Kota Tangerang Selatan seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (14/5).

Baca Juga

Menko PMK menyebut, sinkronisasi antara bansos presiden dengan bansos dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota sudah sangat baik. Salah satu contoh, mekanisme penyaluran bansos di Kota Tangerang Selatan dipastikan tidak ada yang tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, baik bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai, sejumlah Rp 600 ribu.

Menindaklanjuti laporan Walikota Tangsel bahwa masih ada kuota tersisa sebanyak 12 ribu kepala keluarga (KK) dari pagu 75.000. Sampai saat ini, jumlah keluarga terdampak Covid-19, yang datanya sudah  ada di Kemensos 63 ribuan KK, dan sudah disalurkan  sampai 14 Mei pukul 12.00 sebanyak 35.089 KK atau 55,7 persen.

Muhadjir menginstruksikan agar sisa kuota tersebut dapat dimanfaatkan sesuai yang dibutuhkan. "Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran banpres ini selain sisa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan sosial reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS. Mereka-mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait data penerima, akan terus disempurnakan pada penyaluran berikutnya dan yang penting bansos tersebut dapat sesegera mungkin disalurkan kepada masyarakat yang betul-betul terdampak dan sangat membutuhkan. Ia berjanji kalau ada yang tidak tepat sasaran akan dibenahi.

"Kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya, pemerintah sangat terbuka atas kritik dan masukan demi kelancaran proses penyaluran bansos terutama masalah perbaikan data di lapangan. Pihaknya menerima kritik saran tentang data dengan kondisi saat ini yang memiliki beberapa kekurangan, dan itu memang harus diakui. 

"Tapi tidak cukup dikritik, mari kita benahi bersama agar mereka yang terdampak ini bisa terbantu," ucapnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK turut membagikan langsung bansos presiden berupa sembako kepada warga terdampak di RT 001 RW 002, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangsel dan RT 003 RW 001, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangsel.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement