REPUBLIKA.CO.ID, BELÈM, – Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan integritas kredit alam dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-30 PBB (COP30) yang berlangsung di Belèm, Brasil, pada Senin (17/11). Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa mekanisme kredit alam harus dilegitimasi oleh kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam peluncuran Nature Credit Policy Forum oleh International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) di COP30, Hanif menyatakan bahwa Indonesia menuntut agar manfaat dari kredit alam mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati jangka panjang.

Forum ini merupakan inisiatif global yang menggabungkan pemerintah, pembuat kebijakan, dan bank pembangunan publik untuk mempercepat pengembangan pasar kredit alam yang transparan, terverifikasi, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat adat serta komunitas lokal.

Indonesia, bersama Prancis dan Inggris, menjadi negara pertama yang bergabung dalam forum ini. Ketiga negara tersebut membantu membangun dasar untuk ruang internasional yang didedikasikan bagi pembelajaran sejawat, pengembangan kebijakan, dan kemajuan kolektif dalam pemulihan serta pelestarian alam berintegritas tinggi.

Peluncuran forum ini menjadi tonggak penting dalam upaya internasional menghentikan laju kehilangan keanekaragaman hayati, dengan target empat tahun ke depan untuk mencapai sasaran 2030 dalam Kesepakatan Kunming–Montreal.

Forum ini akan memperkuat momentum Kerangka Kerja IAPB dengan mendorong mobilisasi pembiayaan yang selaras dengan kebijakan publik dan memastikan penghargaan terhadap peran penjaga alam di tingkat tapak. Policy Forum akan menjadi ruang bersama bagi pemerintah untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan regulasi, serta merumuskan solusi kebijakan yang memperkuat integritas pasar kredit alam.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika