REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Fauzi Ridwan, Abdurrahman Rabbani, Sapto Andika Candra, Antara
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi corona atau Covid-19 tak terbendung. PHK telah terjadi di berbagai daerah yang laporannya diterima oleh setiap dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.
Disnaker Kota Bandung, misalnya, menyebut sekitar 7.682 karyawan di Bandung mengalami PHK dan dirumahkan oleh pihak perusahaan. Angka tersebut diterima Disnaker Kota Bandung hingga Ahad (12/4).
"Saya mencoba mendata (karyawan) terdampak dari Covid-19. Nah, kemarin mendata sampai 12 April yang di-PHK dan dirumahkan ber-KTP Bandung dan perusahaan di Bandung 7.682 orang," ujar Kadisnaker Kota Bandung Arief Syaifudin saat dihubungi, Senin (13/4).
Dari total 7.682 tersebut, Arief mengungkapkan, pihaknya melakukan verifikasi kepada perusahaan, memastikan karyawan yang mendaftar ke Disnaker Kota Bandung memang terdampak. Menurut dia, rata-rata karyawan tersebut bekerja di industri perhotelan dan manufaktur. Sebanyak 7.682 karyawan tersebut terdiri atas 3068 orang terkena PHK dan 4.614 orang dirumahkan.
"Kita menyortir ke perusahaan (cek), ternyata ada data yang mengaku di-PHK perusahaan A. Begitu dicek, tidak ada nama orang itu," katanya.
Arief berharap masyarakat tidak memanfaatkan situasi pandemi corona untuk mengeklaim diri telah terkena dampak atau hanya karena iseng. "Berharap masyarakat yang masuk pendataan yang betul-betul terkena dampak, jangan sampai iseng jadi merepotkan," ucapnya.
Wali Kota Bandung Oded M Danial berharap agar program-program bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak Covid-19 bisa segera cair dan diperoleh masyarakat. "Mudah-mudahan apa-apa yang dijanjikan pusat bisa turun," ucapnya.
Sebanyak 685 pekerja di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), juga terkena PHK maupun dirumahkan oleh perusahaannya. Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Selasa (14/4), mengatakan, Disnaker Surabaya menyampaikan bahwa saat ini baru ada delapan perusahaan yang melaporkan terkait dengan PHK atau merumahkan karyawan.
"Namun, ada juga yang melaporkan secara mandiri ke Disnaker, yakni sebanyak 74 orang. Total seluruhnya ada 685 orang," katanya.
Khusnul mengatakan Disnaker Jatim dan Disnaker Surabaya akan melakukan pendampingan bagi para pekerja yang di-PHK atau dirumahkan dengan membantu untuk mengentrikan data ke laman www.prakerja.go.id. Selain itu, dia melanjutkan, Disnaker Jatim juga menyediakan 56 gerai untuk masyarakat di Jawa Timur bagi yang kurang paham IT, sedangkan Disnaker Kota Surabaya telah menyiapkan delapan komputer untuk masyarakat Surabaya yang kurang mengerti IT.
Adapun 1.582 pekerja di Tangerang Selatan (Tangsel) telah melapor terkena PHK. Berdasarkan data Disnaker Kota Tangsel, jumlah tersebut berasal dari 27 perusahaan.
Sekretaris Disnaker Kota Tangsel Yantie Sari mengungkapkan, hari Senin pukul 14.00 WIB sekitar 1.500 orang telah melapor. "Kami mencatat nama lengkap, alamat rumah, dan perusahaan asal warga yang terkena PHK. Data tersebut untuk hari ini saja, kemungkinan akan bertambah,” ungkapnya, Senin (13/4).
Dia juga melanjutkan, perusahaan yang terpaksa melakukan PHK bergerak di bidang ritel, outsourcing, restoran, dan lain sebagainya. Perusahaan terdampak wabah Covid-19 diketahui melakukannya karena tak bisa membayar upah pegawainya.
"Data tersebut secara berkala kami laporkan ke provinsi dan untuk dilakukan verifikasi ulang," kata Yantie.
Di samping itu, dia menjelaskan, perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawan bukan berati perusahaannya tutup. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi biaya pengeluaran perusahaan.
“Kita belum dapet laporan perusahaan atau pabrik yang tutup. Semua sudah diberi edaran kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), seperti kalau ada perusahaan yang ditutup dan karyawan yang di-PHK. Sampai sekarang belum ada laporan,” kata Yantie.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel Gusri Effendi mengatakan, ada sekitar 20 ribu orang yang menggantungkan nasibnya bekerja di sektor industri kepariwisataan. Sekitar 75 persen merupakan pekerja lepas.
"Di hotel dan restoran ada pegawai tetap, lepas, dan paruh waktu. Saya perkiraan, kalau 20 ribu orang yang bergantung kerjanya di restoran dan hotel, 75 persen itu pegawai lepas. Sebagain besar sudah dirumahkan," katanya.
1,6 juta pekerja
Pemerintah mendata ada sekitar 1,6 juta pekerja Indonesia yang telah di-PHK dan dirumahkan. Masifnya PHK mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam menyalurkan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonomi rumah tangganya terimbas Covid-19.
"Presiden telah perintahkan untuk segera diberikan Kartu Prakerja dan segara disalurkan bansos sehingga masyarakat terutama di Jabodetabek mendapat dukungan," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (13/4).
Penyaluran jaring pengaman sosial juga akan menyasar tenaga kerja migran Indonesia yang berada di Malaysia yang memilih untuk tidak pulang ke Tanah Air. Penyaluran bantuan sosial ini akan melibatkan Tentara Diraja Malaysia agar bantuan bisa sampai ke tangan pekerja migran di negeri jiran.
Pemerintah, ujar Doni, mulai menyusun program-program padat karya dan stimulus ekonomi agar lapangan pekerjaan kembali terbuka. Namun, prioritas saat ini adalah penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Doni meminta masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dan menuruti imbauan pemerintah agar tinggal di rumah dan menunda perjalanan.
"Ada beberapa peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan ini solusi setelah Covid-19 berakhir. Saat ini kita sabar. Kita sadar untuk menahan diri, untuk mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani segara merealisasikan pencairan bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) paling lambat pekan ini. Selain dua bantuan tersebut, insentif lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja juga diminta untuk dikebut pelaksanaannya.
"Ini sudah sangat-sangat mendesak. Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah kemarin. Saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
