REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan pembangunan infastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam seperti banjir. Sebab, menurutnya terjadi permasalahan di hulu karena tanahnya untuk menangkap air hujan rata-rata berubah menjadi permukiman.
"Contohnya, yaitu di daerah Puncak Bogor, area untuk menangkap air rata-rata sudah menjadi pemukiman, tanaman-tanaman yang tidak mampu menyerap air, yang tidak memiliki kemampuan menyimpan air laut menjadi air tanah, akibatnya langsung mengalir deras, pasti mencari daerah-daerah rendah. Itu juga yang mengakibatkan banjir di daerah masuk ke jalan-jalan termasuk jalan tol," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (6/1).
Tito mengatakan, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase atau secara alami maupun buatan juga dinilai menyumbang penyebab banjir di beberapa wilayah Jabodetabek. Apalagi, waduk di daerah rendag seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang mengalami pendangkalan.
Tak hanya wilayah Jabodetabek saja, Tito juga mengimbau agar seluruh pemda dan masyarakat bersiaga menghadapi curah hujan yang tinggi. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas tinggi sampai Februari-Maret yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir.
"Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai Bulan Februari - Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi," ujarnya.
Tito juga meminta seluruh pemda memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana. Ia ingin memastikan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat.
"Buat strategi penanganan banjir di daerah itu harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir, berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
