REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, biaya tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden (pilpres) sudah menjadi konsekuensi dari demokrasi langsung. Hal itu ia sampaikan menanggapi isu pilpres dikembalikan ke MPR RI karena pemilihan langsung berbiaya tinggi.
"Pemilu itu memang ada konsekuensi biayanya. Pemilu itu kan cara yang dipilih, disepakati oleh kita dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan atau regenerasi kepemimpinan. Semua sudah sepakat," ujar Arief usai rapat kerja kesiapan pilkada dengan KPU Jawa Tengah, Jumat (29/11).
Arief menuturkan, meski ada konsekuensi biaya tetapi pilpres membuka regenerasi kepemimpinan sehingga proses demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung pun berjalan. Sementara pemilihan oleh MPR, walapun tidak buruk, tetapi tidak memberikan hak suara bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Arief menerangkan, pemilihan presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Setelah pemilihan pun, masyarakat bisa lebih peduli untuk mengawasi penyelenggaraan negara.
"Jadi, memang ada sisi plus minusnya. Biayanya jadi lebih mahal, memang karena itu konsekuensinya, karena ada proses yang panjang," kata Arief.
KPU pun, lanjut dia, masih siap menyelenggarakan pemilihan langsung baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk mengefisienkan biaya pelaksanaan pemilu, ada upaya yang bisa dilakukan salah satunya menerapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik.
"Kita ini sudah membangun tumbuhnya demokrasi luar biasa, energi, tenaga, waktu. Kita keluarkan lama dan banyak negara mau belajar tentang demokrasi dan pemilu dari kita, tapi soal apakah langsung atau tidak langsung, silakan terserah pembuat Undang-Undang," ungkap Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
