REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekjen PAN Eddy Soeparno, tidak sepakat dengan wacana amandemen UUD 1945. Hal yang harus dilakukan adalah perbaikan menyeluruh pada sistem pemilu, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemilu.
"Yang harus dilakukan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperbaiki secara menyeluruh sistem pemilu, tegakkan aturan secara konsisten dan perkuat pengawasan. Bukan tiba-tiba melakukan amandemen mengubah sistemnya," kata Eddy Soeparno dalam siaran pers, Ahad (9/6/2024).
Hal ini disampaikan Eddy di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemenangan Pilkada PAN Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/6). Pernyataan Eddy merupakan tanggapan atas kembali bergulirnya wacana melakukan amandemen UUD 1945. Khususnya perubahan mekanisme pemilihan jabatan eksekutif yang diusulkan kembali dipilih MPR untuk presiden maupun DPRD untuk kepala daerah.
Wacana ini muncul dalam kajian di MPR RI karena sistem pemilu, pilpres dan pilkada langsung dianggap sarat money politics sehingga menghasilkan demokrasi biaya tinggi.
Menurut Pimpinan Komisi VII DPR RI ini, demokrasi tarung bebas melahirkan pragmatisme. “Untuk memenangkan kursi legislatif dan eksekutif, bahkan pemilihan kepala desa, para kontestan harus merogoh kocek yang semakin dalam, agar memastikan mereka terpilih," kata Eddy.
Politik uang, ungkapnya, membuat beberapa pemilih tidak peduli gagasan visi, misi atau gagasan calonnya. Hal yang mereka pedulikan adalah calon yang memberikan uang dengan jumlah terbesar maka dialah yang paling layak mendapatkan suara.
Melihat fenomena demokrasi biaya mahal ini, Eddy mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan pada sistem demokrasi yang lebih substansial dan tidak terjebak pada prosedural semata. "Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki, bukan menggantinya dengan sistem yang lain,” kata dia.
Eddy juga mengajak semua pihak untuk terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Mereka harus sadar bahwa suara mereka lebih berharga dari sekedar amplop atau sembako yang dibagikan seorang calon.
"Pendidikan politik ini agar masyarakat memilih karena gagasan dan konsep, bukan iming-iming hadiah. Bagaimanapun pendidikan politik adalah tanggung jawab kita bersama sebagai insan politik atau kontestan di dalam pemilihan jabatan publik," paparnya.
Secara khusus, Eddy mengajak partai politik untuk bersama-sama merawat demokrasi dengan sebaik-baiknya. Ini agar perjuangan Reformasi 1998 tetap terjaga dan tidak sia-sia.
“Kita sebagai bangsa telah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem bernegara yang kita jalankan, karena memberikan kedaulatan bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya secara langsung. Mari kita perbaiki terus menerus agar demokrasi kita semakin berkualitas," kata anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 3 Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika