REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang tak bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju, meski mereka telah menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Sejumlah pengamat menilai, gagalnya Demokrat masuk ke koalisi karena terganjal Megawati.
Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terjalin dengan baik. "Baik-baik aja lah. Kenapa, saya sering ketemu, ibu juga ketemu. Kemarin pelantikan juga bareng-bareng," ujar Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10).
Terkait tidak bergabungnya Partai Demokrat ke dalam kabinet, Puan menjelaskan, bahwa hal itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Ia yakin nama-nama yang berada dalam kabinet telah melewati berbagai pertimbangan.
"Kalau kemudian ada yang menyampaikan atau mengatakan hal-hal seperti itu ya lihat dulu lah proses dan perjalanan dari pemilu sampai sekarang. Saya rasa jangan sampai menimbulkan riak-riak yang kemudian membuat ada yang sepertinya disalahkan atau menyalahkan," ujar Puan.
Ia juga mengganggap wajar keputusan Jokowi yang tidak dapat mengakomodasi seluruh pendukungnya pada Pilpres 2019. Sebab, menurut dia, tidak mudah untuk memilih sosok yang akan bekerja untuk kabinet lima tahun ke depan.
"Jadi tidak mungkin semua bisa masuk ke kabinet, jadi membangun bangsa itu kan tidak harus di kabinet, bisa di tempat yang lain," ujar Puan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menduga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya dendam kepada keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi Arief menyebut Megawati menolak partainya masuk ke dalam koalisi.
"Kami mendengar ada ketidaksetujuan Demokrat masuk koalisi. Itu datang dari pimpinan koalisi Ibu Megawati," ujar Andi.
Meski demikian, Andi Arief menyebut Demokrat tak kecewa dengan keputusan Jokowi soal kabinet. "Tapi, Demokrat memaklumi ini. Tidak marah dan tidak kecewa," ujanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika