REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengkaji rencana pembangunan dan pengembangan kota-kota penyangga ibu kota baru. Pembangunan kota penyangga ibu kota baru dinilai diperlukan mengingat sebuah kota tak dapat berdiri sendiri dalam eksistensinya.
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, secara khusus pemilihan ibu kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur harus ditopang dengan kesiapan kota-kota penyangga. Hal itu seiring dengan adanya keterkaitan mobilitas masyarakat di kota-kota penyangga ke ibu kota baru.
“Yang namanya ibu kota itu tidak berdiri sendiri. Jakarta bisa seperti sekarang karena ada wilayah sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, Bogor," ujar Bambang, di Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (17/10).
Lebih lanjut Bambang menyebut, infrastruktur di wilayah ibu kota baru belum seluruhnya memadai. Misalnya, belum tersedianya bandara juga membuat ketergantungan ibu kota baru terhadap wilayah sekitarnya yang lebih mapan seperti Balikpapan dan Samarinda diharapkan mampu didukung lebih jauh.
Dia menyebut, berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah kota-kota penyangga ibu kota baru, terdapat masukan dari sejumlah kepala daerah terhadap pentingnya pembangunan dan pengembangan kota-kota penyangga. Sehingga untuk itu pemerintah mengaku terus mengkaji masukan tersebut.
Yang tak kalah penting, kata dia, adalah pembangunan masyarakat di wilayah ibu kota baru. Dia meminta ke depannya kontribusi masyarakat dayak terhadap ibu kota baru juga dapat maksimal guna menjadikan ibu kota baru sebagai wilayah yang inklusif terhadap pendatang.
“Kita akan desain program peningkatan SDM (sumber daya manusia),” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
