REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu kota negara akan segera pindah dari DKI Jakarta ke kawasan yang mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah menargetkan, proses pemindahan bisa dilakukan pada 2024 mendatang.
Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Antara lain, minimnya risiko bencana di Kaltim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.
"Hasil kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegera Provinsi Kalimantan Timur," ujar Presiden di Istana Negara, Senin (26/8).
Alasan lainnya yakni Kaltim dianggap memiliki posisi strategis di tengah-tengah Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga dipilih lantaran berada dekat dengan perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda.
Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah.
Presiden menekankan bahwa pemindahan ibu kota baru diyakini mampu mengurangi beban DKI Jakarta yang dianggap terlampau berat. Ibu Kota Jakarta disebut terbenani oleh masalah kemacetan, kepadatan penduduk, hingga polusi udara dan air bersih.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," katanya.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru. Menurutnya, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.
Sofyan menyebutkan, lahan seluas 3.000 hektare disiapkan dalam pembangunan ibu kota tahap pertama. Area tersebut mencakup bangunan perkantoran pemerintah. Kawasan inti yang dibangun pertama kali, seperti kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR/MPR.
Dalam konferensi pers hari ini, turut hadir Wapres Jusuf Kalla, Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Bojonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika