REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol koreksi arah pembangunan Indonesia yang selama puluhan tahun terkonsentrasi di satu pulau. Pesan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Jumat (21/11).

Tamsil menilai pemindahan ibu kota harus mencerminkan paradigma baru pembangunan yang adil, hijau, dan berpihak pada daerah, namun tetap realistis terhadap kemampuan keuangan negara. “Spirit IKN harus mewakili arah baru pembangunan Indonesia, tetapi arah baru itu harus dibangun dengan disiplin fiskal dan prioritas yang jelas,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa IKN berdiri di jantung ekologi Nusantara dan memikul mandat pemerataan. Karena itu, pembangunan tidak boleh sekadar simbolik atau elitis, tetapi harus memberikan dampak ganda bagi daerah sekitar dan kawasan timur Indonesia.

“IKN tidak boleh menjadi pulau pertumbuhan yang terisolasi. Tidak tumbuh sempit sebagai enclave dan sekadar menggeser sentralisasi pembangunan, melainkan menjelma sebagai lokomotif pertumbuhan kawasan,” imbuhnya.

Tamsil menegaskan IKN harus menjadi pengungkit pertumbuhan yang mengalir ke Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, hingga wilayah timur Indonesia. “Kami ingin memastikan pertumbuhan tidak berhenti di pusat pemerintahan,” tuturnya.

Ia memandang pembangunan IKN sebagai momentum reformasi tata kelola nasional. Menurutnya, desain kota yang hijau dan terencana dapat menjadi model pelayanan publik yang efisien serta responsif terhadap aspirasi daerah.

“Di IKN kita berharap pola kerja pemerintahan yang lebih sehat dan lebih beradab. Ini harus menginspirasi kota-kota di seluruh Indonesia,” katanya.

Dari sisi lingkungan, Tamsil menekankan pentingnya melindungi hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati Kalimantan sebagai penyangga ekologi dunia. Ia mengingatkan keberhasilan IKN sangat bergantung pada kemampuan menjaga harmoni antara pembangunan dan alam.

“Kita berada di tanah yang memproduksi oksigen untuk Indonesia bahkan dunia. Karena itu, ekologi harus dihormati dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya.

Menutup paparannya, Tamsil menegaskan kesiapan DPD RI mengawal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan IKN berjalan dengan visi yang jelas, tata kelola yang kuat, dan keberpihakan pada rakyat.

Rapat kerja tersebut diikuti 36 anggota DPD dari Subwilayah Timur I (Kalimantan–Sulawesi). Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan, termasuk rencana kawasan parlemen dan pembangunan kantor DPD RI.

Basuki menyampaikan bahwa penanaman pohon kini menjadi budaya di IKN. “Setiap dua minggu dilakukan penanaman pohon, dan hingga kini sebanyak 3,9 juta pohon telah ditanam di area seluas 5.130 hektare,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah bahwa IKN ditetapkan secara konstitusional sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 melalui Peraturan Presiden 79/2025. “Kita makin tenang, Perpres tersebut menandakan bahwa Presiden mengambil tanggung jawab konstitusional dan politik terhadap IKN,” ucap Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika