Selasa 11 Jun 2019 12:34 WIB

TKN tak Setuju Usulan Pembubaran Koalisi Parpol

Koalisi dinilai dapat menguatkan iklim demokrasi di Indonesia.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Calon Presiden Joko Widodo bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan para ketua partai koalisi menggelar konfrensi pers di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (17/4).
Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Calon Presiden Joko Widodo bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan para ketua partai koalisi menggelar konfrensi pers di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (17/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Verry Surya Hendrawan menolak usulan pembubaran dua kubu koalisi. Menurutnya, adanya koalisi dapat menguatkan iklim demokrasi di Indonesia.

"Kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi di negara tercinta ini, dan akar rumput kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menyikapi semua hal," ujar Verry kepada Republika, Selasa (11/6).

Baca Juga

Kehadiran Koalisi Indonesia Kerja yang digagas kubu Jokowi-Ma'ruf dinilai Verry penting. Terutama, dalam peranan mengawal pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye.

"Ini positif untuk demokrasi kita, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak," ujar Verry.

Sekretaris Jendral Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini juga menilai, masyarakat Indonesia kini telah bersatu kembali. Sebab, kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 telah usai.

"Kami selalu memandang bahwa pilpres adalah proses kontestasi yang harus dimenangkan hanya dengan cara-cara yang berkeadaban, sesuai koridor hukum dan konstitusi. Karena persatuan Indonesia adalah lebih utama," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan jika Koalisi Adil dan Makmur yang digagas kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dibubarkan. Karena, menurut Verry, kehadiran mereka dapat menjadi penyeimbang dalam politik Indonesia.

"Sejatinya kita dapat selalu menjadi sparring partner yang baik dan sehat, menjadi unsur koreksi dan penyeimbang, demi bersama-sama memajukan negeri tercinta ini," ujar Verry.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," cuit Rachlan dalam akun Twitter resminya.

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement