REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo tidak ingin Indonesia terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah seperti dialami banyak negara lain. Untuk itu Indonesia perlu memiliki strategi terhindar dari jebakan itu.
"Kita tak mau terjebak pada middle income trap, negara lain banyak yang terjebak, kita tidak seperti mereka," kata Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha kepada Jokowi-Ma'ruf di Istora GBK Senayan Jakarta, Kamis malam.
Ia menyebutkan pemerintah harus menggeser strategi pembangunan dengan konsentrasi pada penguatan SDM. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap harus jalan.
Menurut dia kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan. "Kalau tiga ini tidak dikerjakan secara konkret, kita akan terjebak pada middle income trap," katanya.
Sebab itu, lanjut dia, ke depan pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau hingga mahasiswa. Selama ini hanya ada KIP untuk SD hingga SMA/SMK. Tahun 2019 akan diperluas hingga mahasiswa atau KIP kuliah.
"Akan ada KIP kuliah, anak anak yang tak mampu bisa kuliah di dalam maupun luar negeri," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga akan mengeluarkan Kartu Prakerja. Kartu ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, akademi, universitas yang ingin masuk ke dunia kerja. "Mereka akan kita training dan beri pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. Itu gratis dibiayai negara dan untuk mendorong orang senang masuk kita berikan insentif honor dalam kartu termasuk yang terkena PHK," kata Jokowi.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan Indonesia pada 2020 antara lain adalah naik dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
