REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasa Putra menilai, video diduga anggota Pramuka yang mempromosikan ganti presiden merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak. Saat dihubungi, Rabu (17/10), Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak itu mengatakan dalam tahun politik ada kecenderungan penyalahgunaan anak termasuk dalam video tersebut.
"Maka mengimbau orang tua, guru dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dan termasuk memberikan edukasi kepada anak agar tidak dieksploitasi dalam tahun politik tersebut," kata dia.
Dia mengatakan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pilihan utama jangan malah dibawa ke arena politik. KPAI, kata dia, sejak awal mendukung agar fasilitas pendidikan tidak digunakan dalam kampanye dan steril dari dukung mendukung yang dilakukan oleh kandidat capres, timses dan termasuk pendukung. Pramuka yang merupakan bagian dari pendidikan juga harus bersih dari politisasi.
Dengan begitu, lanjut dia, lembaga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mencetak generasi bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual secara baik. Di tengah kontroversi video itu Pramuka atau bukan, dia menyayangkan peristiwa tersebut yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.
"Kami minta Bawaslu-KPU untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait aktor orang dewasa yang diduga mengarahkan anak-anak tersebut," kata dia.
Jasra mengatakan, UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 15 sangat tegas mendorong mengamankan anak dari penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. "Perlindungan anak tersebut menjaga tumbuh kembang anak secara optimal sehingga semua pihak harus berperan dan memberikan pemenuhan terhadap anak," kata dia.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso menolak segala bentuk politisasi, termasuk Pilpres 2019. Pernyataan itu seiring viralnya konten video yang disinyalir anak-anak berseragam Pramuka meneriakan ganti presiden.
"Ini bukan Pramuka, jadi tidak perlu saya campuri," kata Buwas di Gedung Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Menurut dia, tidak ada tanda pasti dalam konten viral Pramuka ganti presiden itu. Meskipun ada baju Pramuka dalam konten itu, Buwas menegaskan hal itu tidak mewakili sikap Pramuka yang netral dari politik.
"Tidak ada tanda-tanda Pramuka. Baju tidak persoalan, seragam mirip Pramuka. Biarkan yang mendalami bukan Pramuka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
