REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri dikabarkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus chat berkonten pornografi yang menimpa imam besar FPI Rizieq Shihab. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan dikeluarkannya (SP3) tersebut tidak akan mempengaruhi koalisi keumatan.
"Tidak ada keterkaitan antara SP3 Habib dengan rencana pembentukan koalisi keumatan," kata Viva Yoga saat dihubungi Republika, Sabtu (16/6).
Sebelumnya Ketua bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan dengan keluarnya SP3 tersebut diharapkan akan mendorong koalisi untuk lebih mudah menentukan capres dan cawapres setelah beliau pulang ke tanah air.
Menanggapi hal tersebut, Viva Yoga mengatakan yang menjadi penentu pasangan capres atau cawapres adalah pimpinan partai politik melalui mekanisme internal yang konstitusional.
"PAN akan menentukan kebijakan politiknya sendiri melalui mekanisme Rakernas. Jika ada input, keinginan, dan aspirasi dari luar partai, tentu akan kami terima dengan tangan terbuka. Nanti semua aspirasi umat akan diputuskan secara konstitusional di Rakernas PAN," jelas anggota komisi IV tersebut.
Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. Ia mengatakan, jika memang ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus Habib Rizieq Shihab, semua itu tidak akan mempengaruhi arah politik PA 212.
Ia menegaskan, seluruh pihak yang tergabung dalam PA 212 sejauh ini akan tetap berada berseberangan dengan pemerintah dan partai yang kerap mengkriminalisasi ulama. "Kita ada sikap tegas dan tidak ada kompromi, harga mati. Ada atau tidak ada (partai) yang mendukung kami, kami akan tetap setia dengan pilihan sekarang. Kalau harus memilih kotak kosong, kami akan pilih," ujar Novel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
