REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Abraham Lunggana, atau dikenal dengan nama Haji Lulung, mengatakan terjadinya kasus prostitusi yang terungkap secara berulang di Apartemen Kalibata City menunjukkan adanya pembiaran dari pihak pengelola. Ia meminta pihak pengelola agar segera memperbaiki manajemen mereka.

"Pengelolanya harus diganti itu. Ini jelas ada pembiaran," kata Lulung saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (30/3).

Menurut Lulung, pihak pengelola tak boleh bersikap abai dan hanya mengandalkan petugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atau kepolisian untuk memberantas prostitusi di wilayahnya. Polisi memang berwenang melakukan penindakan, namun setelah kasus ditemukan.

Pengelola bertugas melakukan antisipasi dan pencegahan agar kasus-kasus prostitusi tak terjadi dan terus berulang. Oleh karena itu, pengelola Apartemen Kalibata City harus memperketat pengawasan dan proses seleksi.

"Kan banyak juga yang tinggal di situ, orang-orang yang tinggal di sana, yang tidak kawin sah. Ini juga harus ada pengawasan ketat dari pihak pengelola," kata dia.

Selain pengelola, para warga yang tinggal di apartemen dan masyarakat sekitar juga harus berpartisipasi dalam mencegah adanya prostitusi. Dengan kerja sama yang baik, kasus-kasus prostitusi yang meresahkan diharapkan dapat diberantas.

Ia juga mengatakan akan melakukan koordinasi dnegan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali mengungkap adanya bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City.

Empat tersangka ditangkap dan diketahui beroperasi di Tower Cendana. Kasus serupa juga pernah diungkap pada Januari 2018 dan 2016. Polisi kini mendalami adanya keterkaitan dengan kasus sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika