REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno akan meluncurkan tahap kedua atau jangka menengah penataan wilayah Tanah Abang. Terkait temuan Ombudsman yang menyampaikan ada maladministrasi dalam penataan di Tanah Abang, Sandi mengapresiasi hal tersebut.
"Kita luncurkan penataan tahap dua atau tahap jangka menengah, dimana kita harapkan disitu ada solusi yang menuju untuk wilayah Tanah Abang yang terintegrasi," kata Sandiaga di Lapangan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat, Selasa (27/3).
Sementara itu terkait temuan ombudsman yang menyampaikan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI atas kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. "Saya sudah selesai baca dan bagus sekali masukan ombudsman. Saya rasa dari usulan - usulan itu bisa kita kerjakan, karena ini memang evaluasi dan waktu yang singkat sekarang sudah ada komunikasinya," kata Sandiaga.
Disampaikannya juga bahwa adanya tuntutan dari para pedagang pasar Tasik disana, karena kerjasama dihentikan mereka memenuhi lokasi dan sampai macet. "Tapi teman - teman seperti biasa nggak lihat esensi itu. Hanya lihat di permukaan. Lihat di esensi bahwa para pedagang sekarang mau masuk Ramadan mereka alami kesulitan," kata Wagub.
Rekomendasi atau hasil laporan dari ombudsman itu ditulis, bahwa harus cari solusi untuk pedagang dan itu akan ditindaklanjuti, katanya. "Kita percepat karena ini mau masuk Ramadan, jangan sampai ada lapangan kerja yang terganggu dan kebutuhan masyarakat yang terganggu, karena ada penataan yang tidak tepat," kata Sandiaga.
Dijelaskannya sebanyak 400 PKL di Tanah Abang, ombudsman minta dicarikan solusinya. Dalam usulannya tidak ada sanksi. "Kita ada survei dan akan diluncurkan hasil kepuasan yang ada disana, jadi bukan anekdot. PKL, kita akan tata, jangka awalnya sudah bagus sudah ada terintegrasi. Rata - rata 15 ribu yang moda transportasi. Tujuan awal sudah mulai tercapai tinggal ditindaklanjuti," kata Sandiaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
