REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Pemerintah Pusat dan semua level pemerintahan di Papua untuk menjadikan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Papua tak terulang kembali. Ketua Komite III DPD Fahira Idris menekankan apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
"Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa," ujarnya dalam keterangan pers ketika di Kabupaten Timika, Papua Ahad, (28/1).
Kehadiran para Anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah.
Kedepan, Fahira mengatakan fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut. Pembangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Artinya walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. "Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan," ujar ketua komite membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak itu.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformulasikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
"Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
